SaktiNews.com - Jambi, Partai Politik sepertinya disinyalir tidak jujur dalam menyampaikan laporan sumbangan dana kampanye untuk periode pertama ini. Ini bisa dilihat dari sebagian parpol yang masih memberikan laporan dengan angka yang tidak realistis.
Sebagai contoh partai penguasa Demokrat yang kebanyakan memiliki caleg dari kalanga elit dan pemodal hanya melaporkan 216.273.000. Partai yang dinahkodai Gubernur Jambi Hasan Basri Agus ini termasuk partai paling buncit atau nomor 11 sebagai partai paling sedikit sumbangan dana kampanyenya.
Tentu saja, ini berbeda dengan fakta aktvitas caleg Demokrat yang begitu kencang bersosialisasi. Di dapil Kota saja, ada Cornelis, Effendi Hatta, Arfahap dan Zainal Abidin. Belum lagi di dapil lain yang diisi oleh istri kepala daerah.
Malah, partai bungsi PKPI dan Hanura berada diatas partai Demokrat dimana PKPI melaporkan 239.139.000. Lalu PBB 235.047.620. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Asnawi mengatakan sudah mendapatkan laporan sumbangan dana kampanye parpol. Karena itu, pihaknya akan mempelajari data yang sudah disampaikan parpol karena ia menilai indikasi ketidakjujuran parpol dalam melaporkan dana kampanye. “Seperti hanya laporan sebagian besar formalitas, ada indikasi parpol tidak jujur,” katanya saat dihubungi, kemarin.
Adapun indikasi ketidakjujuran dari kecilnya laporan dana yang disampaikan. Seperti yang disampaikan Demokrat dan PPP. Demokrat hanya melaporan 216 jutaan. Namun dari jumlah billboard dan baliho yang dipasang di Kota Jambi itu paling banyak. “Bisa kita lihat dari data pelanggaran alat peraga beberapa waktu lalu. Indikatornya salah satunya itu, tapi hanya 216 juta. Itu hanya satu caleg demokrat saja,” ujarnya.
Karena itu, Bawaslu akan segera mempelajari dengan melihat data pembanding yang dimiliki saat ini. Dimana lembaganya memiliki data alat peraga yang dipasang caleg se-Provinsi Jambi. “Nantinya, kalau memang ada indikasi tidak jujur akan kami sampaikan ke KPU,” ucapnya.
Direktur Central Of Election Political Party As'ad Isma mengatakan parpol diduga sudah tidak jujur dalam menyampaikan laporan sumbangannya. Apalagi seperti partai demokrat nilainya terlalu kecil dibandingkan fakta aktivitas caleg, nama besar dan acara yang kerap digelar partai ini. "Ini harus menjadi catatan Bawaslu. Apakah laporan yang disampaikan parpol benar atau disinyalir tak jujur. Kalau tidak jujur apa sebabnya," katanya saat dihubungi, kemarin.
Menurutnya, jika parpol berniat menyiasati laporan sebaiknya tetap masuk akal. "Terlalu ketahuan bohongnya kalau kekecilan," katanya. Ia yakin semua parpol diduga tidak menyampaikan laporan secara jujur. Namun, seperti Gerindra, PDIP, Golkar ini masih sedikit realistis. "Saya yakin angkanya masih bisa lebih besar dari itu. Tapi kalau sudah diatas 1 miliar atau 2 miliar sudah lebih masuk akal," katanya.
Menurutnya, untuk kampanye caleg di Provinsi, ia memprediksi biaya yang dikeluarkan caleg berkisar diatas 5 miliar khususnya bagi parpol mapan. Karena itu, jika masih di kisaran 2 miliar itu masih tidak ralistis. Namun ia masih memaklumi karena masih tahap pertama.
Ia meminta Bawaslu juga mengawasli laporan sumbangan dana kampanye dengan mengkaji apakah ada indikasi ketidakjujuran parpol dalam melaporkan dana kampanyenya. "Bawaslu harus punya data pembanding. Bisa dihitung dari jumlah baliho caleg, billboard, even yang digelar partai dan bentuk lainnya," katanya.
Tidak hanya itu. Ia juga berharap agar KPU benar-benar memilih tim audit yang independnet sehingga bisa melakukan audit investigatif. Sementara itu, Direktur Eksekutif DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi Arfahap mengatakan angka 200 jutaan yang dilaporkan partainya baru laporan periodik pertama. Jumlah ini masih bisa bertambah karena masih banyak pengurus yang kebetulan tidak mencalonkan diri tapi berjanji akan membantu. "Itu baru laporan awal. Nanti masih akan nambah," katanya saat dihubungi melalui telepon selulernya.
Ia mengatakan, angka yang dimasukkan dalam laporan dana kampanye ini juga yang memiliki bukti. Tidak hanya bukti sumbangan juga bentuk pengeluaran. "Nah kebanyakan caleg kita tidak berpikir jika bukti kuitansi penting. Karena kan uang sendiri. Kami juga tidak mau ada masalah jika tidak ada bukti," jelasnya.
Terkait sejumlah partai pesaing yang sudah melaporkan angka diatas 2 miliar, Arfahap hanya tertawa. "Kalau mereka wajar. Tapi nanti kami besar di tahap kedua," katanya. Sekretaris DPD PDIP Edi Purwanto mengatakan meski dari sisi laporan PDIP terbesar angka laporan dana kampanye bukan berarti PDIP merupakan partai paling kaya. “Kami melaporkan apada adanya tidak ada yang disembunyikan,” ujarnya saa dihubungi, kemarin.
Adapun komponen terbesar yakni untuk alat peraga seperti spanduk, baliho, kartu nama, stiker dan turun ke masyarakat. “Kita ingin mengedukasi dalam hal ini transparansi anggaran. Jadi kita laporkan apa adanya,” jelasnya.
Sebelumnya, Anggota KPU Provinsi Jambi Desi Arianto mengatakan total sumbangan dana kampanye yang dimiliki parpol berjumlah Rp 11,7 miliar.
Secara rinci, Nasdem Rp 925.950.00n PKB sebesar Rp 1.266.650.000, PKS Rp 573.800.000, PDIP Rp 2.545.023.260, Golkar Rp 2.041.753.00, Gerindra Rp 1.204.965.850, Demokrat Rp 216.273.000, PAN Rp 1.571.553.000, PPP Rp 179.250.000, Hanura Rp 737.540.250, PBB Rp 235.047.620 dan PKPI 2c.139.000
