Selasa, 30 September 2014

Pemkab Kerinci Akan Gelar Razia e-KTP

Selasa, 30 September 2014 | 22.48

e-ktp
SaktiNews.com, KERINCI – Wajib Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) tahun 2015 yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, ternyata tidak sejalan dengan kondisi di Kabupaten Kerinci. Pasalnya, hingga kini masih banyak warga yang belum mengantongi e-KTP, padahal telah melakukan perekaman sejak dua tahun silam.


Tidak hanya itu, hal lain yang tidak singkron antara kondisi di lapangan dengan rencana pemerintah, yakni, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci berencana akan melakukan razia e-KTP. Bagi warga yang belum memiliki e-KTP akan terjaring razia. Sementara warga belum menerima e-KTP dari Dukcapil itu sendiri.

“Saya merekam sama-sama dengan tetangga. Mereka tidak lama setelah merekam langsung keluar, tapi saya sampai sekarang belum keluar juga,” kata Ardi, warga Kecamatan Air Hangat Timur kepada wartawan, kemarin.

Salah seorang Kepala Desa di Kecamatan Air Hangat Timur yang enggan namanya ditulis, juga mengakui masih banyak warganya yang belum memiliki e-KTP. Padahal kata Kades, menurut mereka sudah melakukan perekaman, bahkan sudah merekam setahun lalu.

“Banyak warga yang menanyakan e-KTP nya kepada saya, tapi saya bilang belum ada dari Disdukcapil. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah lama merekam, kenapa belum juga keluar,” kata Kades menirukan ucapan warganya.

Sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci akan menggelar razia e-KTP. Warga yang belum memiliki e-KTP dan terkena razia, akan dibimbing agar melakukan perekaman data di Kantor Camat. Hal ini disampaikan Sekretaris Disdukcapil Kerinci, Nafriatman kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, warga yang terkena razia belum diberi sanksi, hanya saja diminta melakukan perekaman. Hal itu bertujuan agar semua warga memiliki e-KTP, dimana pada 2015 nanti KTP manual tidak berlaku lagi.

“Belum kita berikan sanksi, tapi kita arah supaya merekam data,” katanya. Pihaknya akan menyadarkan akan pentingnya mengurus administrasi kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran.

Selama ini sepertinya warga kurang begitu menyadari akan pentingnya administrasi. kependudukan, sehingga banyak di antara warga yang tidak memiliki dokumen kependudukan sama sekali.

“Ini akan terus kita giring, warga kita beri pemahaman akan pentingnya administrasi kependudukan. Karena selama ini pemahaman tentang itu masih terbilang sangat minim,” ujar Sekretaris Disdukcapil Kerinci.

Disinggung soal ada warga yang sudah merekam tapi belum mendapatkan e-KTP. Nafriatman mengatakan, selama ini proses pencetakan di lakukan di Jakarta. Bisa saja terjadi kesalahan saat perekaman, atau data yang terekam tidak terkirim. Kedepan mesin pencetak E-KTP akan ada di Disdukcapil Kerinci, sehingga warga yang merekam bisa langsung di cetak KTP nya.

“Jika tidak ada halangan, Oktober 2014 mesin cetaknya tiba di Kerinci. Untuk perekaman tetap gratis, tidak ada pungutan biaya. Sebelum Juni 2014 memang ada pungutan biaya karena target PAD, sekarang tidak ada lagi,” terangnya. (*)


SaktiNews.com Email : kerincisaktigrup@gmail.com Twitter : @sakti_news

sumber:harianjambi

Komentar

Irfan Kamil Ketua DPRD Kerinci Definitif

| 21.40


SaktiNews.com, KERINCI — Irfan Kamil dari Partai Gerindra terpilih sebagai Ketua DPRD Kerinci periode 2014-2019, Selasa (30/9). Sedangkan jabatan wakil ketua dijabat oleh Bastian dari Partai Golkar dan Edi Purnomo dari PDIP.


Rapat paripurna penetapan pimpinan definitif DPRD Kerinci tidak dihadiri Sekretaris Dewan (Sekwan), Amri Swarta. Mantan Kabag Humas Pemkab Kerinci itu tidak hadir karena sedang mengikuti kegiatan Bupati Kerinci.

Anggota DPRD Kerinci, Ardi, menyebutkan, ketidakhadiran Amri Swarta menimbulkan tanda tanya di kalangan anggota dewan, mengingat rapat penetapan pimpinan dewan cukup penting.

Amri Swarta sendiri mengaku ketidakhadirannya itu sebenarnya tidak ada masalah dengan rapat paripurna penetapan pimpinan dewan. Dia tidak hadir karena menghadiri acara gotong royong bersama bupati di Kayu Aro. (infojambi) 


SaktiNews.com Email : kerincisaktigrup@gmail.com Twitter : @sakti_news

Komentar

Minggu, 28 September 2014

Pandangan Prof. Yusril Ihza Mahendra Mengenai Pilkada Langsung atau Melalui DPRD

Minggu, 28 September 2014 | 22.01

PANDANGAN PROF. YUSRIL IHZA MAHENDRA MENGENAI 
PILKADA LANGSUNG ATAU MELALUI DPRD


Rezim pemilu di dalam UUD 45 Pasal 22E ayat 2 hanya ada 4 jenis pemilu. Pertama adalah pemilu untuk memilih anggota DPR, pemilu untuk memilih anggota DPD, pemilu untuk memilih anggota DPRD, dan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pilkada menurut Undang-Undang Dasar 1945 tidak termasuk rezim pemilihan umum. 

Kalau otonomi itu diberikan kepada Propinsi, maka pemilihan bupati dan walikota memang bisa diserahkan kepada DPRD. Kalau kita merujuk pasal 18 UUD 45, dikatakan, Gubernur-Wakil gubernur, Bupati-Wakil Bupati, Walikota itu dipilih dengan cara demokratis. Demokratis itu bisa langsung bisa tidak langsung. jadi itu hanya soal pilihan. 

Kalau saya lihat manfaat - Mudaratnya sekarang, bagi saya lebih banyak manfaatnya kalau di pilih oleh DPRD kembali. sebab sistem yang kita bangun, pilihan langsung seperti sekarang itu membuka peluang untuk terjadinya korupsi besar-besaran. karena biaya kandidat untuk kampanye itu besar sekali! dan itu sebagian besar digunakan untuk memberi uang kepada para pemilih. darimana mereka uang-uangnya? yah memberi lisensi Izin tambang, izin kebun dan segala macam. akhirnya korupsi terjadi dimana-mana. jadi Korupsi menurut saya hal sistem. Korupsi itu masalah sistem juga. jadi sifat yang kontradiksi. 

kita anti korupsi tapi kita buka Pilkada-pilkada seperti itu yang membuka peluang terjadinya korupsi. jadi harus kita habisi korupsi itu dengan sistem, bukan dengan nangkapin orang. Tangkapin orang setiap hari, mau 1000 KPK, mau bikin 1000 penjara tidak akan selesai permasalahannya selama sistem tidak kita benahi. 

Begini, Kita semua mengatakan kita ini anti korupsi mau berantas Korupsi, salah satu contoh kita laksanakan Pilkada-pilkada langsung seperti sekarang ini. bukankah Pilkada-Pilkada itu membuka peluang lebar-lebar untuk terjadinya Korupsi? jadikan kita kontradiksi! itu contohnya

Pada waktu mengamandemen UUD 45 tahun 1999 itu, saya tidak terlibat terlalu banyak dalam amandemen itu. saya jadi anggota DPR cuma 23 hari pada waktu tahun 1999. mulanya saya duduk didalam Panitia adhoc MPR tentang perubahan UUD 45, tapi karena saya dilantik menjadi menteri kehakiman maka tugas saya digantikan oleh saudara Hamdan Zoelva yang sekarang ini Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (Sekarang Ketua MK) Hamdan lah yang meneruskan, menggantikan saya membahas perubahan UUD 45 itu. bunyi UUD tegas, Pasangan calon presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh Partai Politik peserta pemilihan Umum. pada waktu itu yang ada dikepala kita para anggota DPR dan MPR, yang dimaksud dengan Pemilihan umum itu ialah Pemilihan umum Legislatif yang 5 tahun sekali yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1971 dibawah pemerintahan orde baru dulu. tidak pernah kita membayangkan adanya Pemilihan Presiden di sebut sebagai Pemilihan Umum, tidak pernah terbayangkan dalam pikiran kita Pemilihan Kepala Daerah disebut dengan Pemilu kepala Daerah. 

Sekarang ini sudah berganti, dulu disebut Pilkada, Pemilihan Kepala Daerah. Sekarang disebut Pemilu Kada, Pemilu Kepala Daerah. jadi resminya misalnya di kendari Pemilu walikota dan wakil walikota Kendari, Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur propinsi Sulawesi Tenggara. 

Jadi yang ada dalam pikiran kita waktu itu Pemilihan umum itu adalah Pemilihan umum legislatif 5 tahun sekali yang dilaksanakan lebih 30 tahun dimasa Pemerintahan Orde Baru nya Pak Harto. jadi ketika dikatakan pasangan Presiden dan wakil Presiden dicalonkan oleh partai Politik Peserta Pemilihan Umum, yang kita bayangkan itu adalah Peserta pemilihan umum Legislatif. dan hanya itulah partai Politik itu. partai tidak ikut dalam pemilihan DPD, Partai tidak ikut dalam Pemilihan daerah, partai tidak ikut dalam pemilihan kepala desa, karena yang bertarung adalah Individu bukan partai. tapi yang bertarung dalam Pemilihan umum dimana Partai secara langsung terlibat hanya dalam pemilu legislatif.

Terkait dengan pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala daerah ini amandemen pasal 18. pasal 18 itu hanya mengatakan Gubernur, Bupati dan walikota dipilih melalui cara-cara yang DEMOKRATIS. cara-cara yang demokratis bisa multitafsir, tergantung bagaimana UU menterjemahkannya. mula mula pemilihan oleh DPRD, belakangan Pemilihan langsung. 

Saya dari awal sudah tidak setuju dengan pemilihan langsung, tapi sudahlah jalan terus aja. akhirnya diadakan Pemilihan langsung Gubernur, Bupati dan walikota. itu yang terjadi sekarang. Dan ketika diadakan Pemilihan langsung, maka SENGKETA terjadi dimana-mana. 

Apakah tidak bisa UU pemilihan Kepala daerah itu mengubah pemilihan cukup oleh DPRD? tidak melanggar UUD, karena UUD mengatakan dipilih secara DEMOKRATIS. Demokratis bisa LANGSUNG bisa TIDAK LANGSUNG !

Jadi kita mengamati apa yang terjadi sejak Pemilukada (Pemilu Kepala daerah) langsung ini, rakyat kelihatannya belum begitu siap menghadapi ini karena kabupaten dan kota itu kecil wilayahnya. orang saling kenal satu sama lain. kalau kabupaten atau kota itu kecil. orang saling kenal satu sama lain, kalau ini dukung si A, dukung si B dukung si C. orang itu tiap hari ketemu juaan dipasar, ketemu diwarung kopi- minum kopi dan itu menimbulkan satu ketegangan antara rakyat sesama rakyat pada level bawah. rakyat belum terlalu dewasa untuk beda politik secara pribadi tidak masalah. perbedaan politik bisa masuk ke wilayah Pribadi, wilayah keluarga, wilayah kampung. calon itu dari kampung ini asalnya,didukung. ternyata menang dari kampung lain, itu bisa jadi masalah antar 2 kampung.

Lalu kemudian merebak apa yang disebut dengan Money Politik. karena untuk membiayai pemilu, Pemilukada itu sangat besar! kadang-kadang untuk pemilihan bupati orang harus menyediakan 30-35 milyar. untuk biaya kampanye, biaya saksi, biaya segala macam termasuk kadang-kadang team sukses, saksi di TPS, korlap, segala macam sampai memberi uang kepada rakyat beli sembako beli segala macam. sebegitu besar biaya habis untuk pelaksanaan pilkada. Gaji bupati berapa? 6 Juta sebulan! kapan bupati itu akan mengembalikan modal untuk menjadi bupati itu? segala macam cara. akhirnya bupati yang kaya sumber daya alam dia akan beri izin-izin tambang, yang punya luas tanah dia akan beri izin-izin kebun kelapa sawit, kebun karet dan segala macam dikasihkan untuk biaya Pilkada kalau dia sebagai incumbent. 

2 tahun menjelang Pemilukada gubernur Incumbent memberikan izin kepada penambangan timah dilaut, kasih izin nikel, kasih izin ini itu. kadang-kadang 1 lahan ada 10 macam izin dikeluarkan oleh bupati, walikota Incumbent. Negara rusak gara-gara Pilkada-pilkada ini. 

lalu Pilkada itu kalau sengketa diserahkan kepada pengadilan tinggi, entah bagaimana setelah amandemen UU 32 2004 dengan UU 8 2008 kalau ngak salah, maka itu diserahkan ke Mahkamah Konstitusi. saya sendiri yang mendraft UU MK itu tidak bisa mikir bahwa MK itu akan diberikan kewenangan untuk mengadili sengketa Pemilu kada. Hakim MK itu cuma 9 orang. Memang MK dinyatakan salah satu tugasnya adalah mengadili persengketaan Pemilihan Umum, sengketa Pemilu. Pemilu yang dimaksud disitu, Pemilu 5 tahun sekali. tetapi ketika Pilkada diubah menjadi Pemilukada, itu dianggap sebagai area dari Konstitusi maka dikasih ke MK. 

Di MK itu hanya 9 Hakim harus memeriksa begitu banyak perkara Pilkada. tahun 2013 terdapat 178 Pemilukada diseluruh tanah air. 90% dibawa ke MK, berarti ada sekitar 160 perkara Pilkada yang dibawa ke MK, diputus oleh MK, kalau setahun ada 360 hari dipotong-potong hari kerja hari libur dan lain-lain kira-kira ada 300 hari, maka 2 hari sekali MK harus memutuskan 1 Perkara Pilkada. bagaimana bisa diharapkan pemeriksaan itu berjalan secara objektif, jujur, adil, tenang pertimbanganpun tidak mendalam. sidang 3 kali langsung diputus. dan akhirnya banyak sekali godaan-godaan, biaya sangat tinggi.

Bayangkan pemilukada kabupaten marauke, Pemilukada kabupaten Diae pecahan kabupaten jaya wijaya di papua, orang yang kalah pilkada itu harus membawa 30 saksi ke jakarta, membawa dokumen segala macam. berapa ongkosnya membawa orang 30 dari kabupaten Diae ke jakarta mereka jadi saksi menginap 1 minggu dijakarta. biaya besar sekali. lalu timbulah macam-macam kritik, saya di tanya sebagai advokat apa anda senang MK tangani Pilkada? ya senang! banyak rejeki. 

Bolehkan kita kembalikan lagi pemilihan itu kepada DPRD? sah dari segi konstitusi tidak salah asal UU 32 2004 dan UU 8 tahun 2008 itu diamandemen. kalau terjadi sengketa siapa yang selesaikan saya sudah berikan masukan bahwa baiknya itu dikembalikan kepada Pengadilan tinggi tata usaha negara bukan pengadilan negeri. Pengadilan tinggi biasa-Pengadilan TUN,lebih relevan pengadilan TUN. karena itu keputusan pejabat tata usaha negara. tapi pengadilan tinggi TUN harus mengadili dalam sidang terbuka, bukan baca berkas kayak perkara banding tau-tau sudah ada putusan. 

Pengalaman ketika membela Partai dalam sidang pengadilan tinggi tata usaha jakarta melawan KPU, terbuka sidang, fair, saksi dihadirkan. alat bukti dibuka disidang semua, akhirnya KPU dikalahkan. jadi dia selesai di pengadilan tinggi. kalau di sulawesi selatan ada 14 kabupaten, maka itu akan diputus oleh pengadilan tinggi TUN Makassar. selesai sampai disitu. jadi tidak usah dibawa kemana mana lagi. berpekara dekat dan mereka diawasi sama KY. MK malah tidak ada yang mengawasi, karena UU nya dibatalkan oleh MK sendiri.

Jadi kita kembalikan Pilkada itu pada DPRD lebih mudah kita mengawasi. misalnya kabupaten Konawe, Anggota DPR nya 30 orang, Kabupaten Kendari cuma 35 orang. lebih mudah kita awasi yang 35 orang itu daripada mengawasi rakyat sekabupaten. kalau mereka disuap tinggal di tangkap saja, daripada mengawasi orang ribuan. dan mungkin dengan cara itu juga maka akan ditemukan juga calon bupati dan walikota yang lebih berkualitas. 

Sekarang ini siapa saja asal punya uang. Banyak Preman jadi bupati. Karena memang Pemilu itu memakan biaya besar dan rakyat baru mau datang Nyoblos itu umumnya kalau dikasih uang. kadang kadang mereka betul juga, saya bicara sama Nelayan, Pak minggu depan ada Pilkada, bapak bagaimana? Pak yusril dia bilang, saya kalau tidak melaut satu hari saya tidak makan. jadi saya tidak pergi melaut 1 hari siapa yang bisa ganti saya pergi melaut? itu barang 100 ribu 200 ribu baru saya tidak melaut, kalau tidak saya pergi melaut saya jadi golput. 

Akhirnya Pilkada seperti itu, siapa banyak uang walau tidak semua, umumnya akan menang.

Kalau ditanya kepada saya, bagaimana ya? serahkan lagi kepada Pemilihan langsung? saya pikir silahkan. kalau kemudian ada sengketa, bawalah ke pengadilan tinggi TUN, Gubernur bawa aja ke Mahkamah Agung. tapi pemilihan umum yang 5 tahun sekali itu dan pemilihan Presiden biarlah itu menjadi area Mahkamah Konstitusi. dengan begitu Mahkamah konstitusi tidak terlalu sibuk dengan 9 hakim itu. biar dia fokus pada pengujian UU, putuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara, kemudian juga Pemilu. sekarang kalau anda pergi ke gedung MK, Gedung MK itu sudah kayak pasar. ada sengketa Pilkada masing-masing bawa pendukung. hari itu ada 3 sengketa Pilkada di adili, 1 pasangan bawa 100 ada 6 pasangan sudah 600 orang yang ada di Gedung MK. mau jalan saja sudah susah di gedung MK, karena sesak dimana-mana. Itulah yang terjadi...


Sumber : pahamilah.com (mediakerincinews.com)


 SaktiNews.com Email : kerincisaktigrup@gmail.com Twitter : @sakti_news

Komentar

Kamis, 25 September 2014

Said Abdulah Siap Jatuhkan Talak Tiga Kepada Isterinya

Kamis, 25 September 2014 | 15.00

SaktiNews.com, JAMBI - Terdakwa Said Abdullah, salah seorang anggota DPRD Kerinci yang terjerat korupsi dana Bantuan sosial (Bansos) tahun 2008 senilai 2,5 miliar menyebutkan bahwa keterangan saksi Munir merupakan bohong besar.

Said Abdulah merasa keberatan dengan keterangan saksi yang mengatakan bahwa ia pernah mendapatkan sejumlah uang dari saksi. Sementara sebenarnya ia tidak pernah menerima uang.

"Saksi sudah berbohong besar. Kalau memang saksi berbohong, saya sumpah jatuh talak 3 kepada istri saya. Begitu juga sebaliknya, saya ngomong kayak begitu karena keterangan saksi berbohong, yang mulia," tegas Said kepada majelis hakim dengan nada keras.

Lebih lanjut, dikatakannya, satu sen pun ia tidak menerima uang dari Munir terkait dana Bansos. Justru saksi yang ingin memeras dengan meminta uang kepada dirinya.

"Cobalah pak berpikir kalau ngomong, jangan gara-gara bapak saya di penjara. Satu sen pun saya tidak pernah menerima uang dari anda," terangnya.

Menanggapi bantahan dari terdakwa, saksi Munir tetap pada keterangannya.

SaktiNews.com Email : kerincisaktigrup@gmail.com Twitter : @sakti_news

sumber: sr28jambinews

Komentar

7000 Pelamar Gagal ikuti Test CPNS Di Tebo

| 14.35

SaktiNews.com, TEBO - Dari 12.592 Pelamar CPNS Kabupaten Tebo yang menyerahkan berkas, Sekitar lima ribuan peserta dinyatakan lulus tahap Verifikasi Manual yang dilakukan oleh panitia Pelaksana Penerimaan CPNS Kabupaten Tebo. Berarti ada sekitar 7 ribuan peserta yang berkasnya tidak diterima ataupun tidak akan bisa mengikuti Tes CPNS Kabupaten Tebo 2014.


Hal tersebut diungkapkan Sekeretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Tebo, Eko Nuryanto ketika dikomfirmasi Rabu (24/9). Dirinya mengatakan bahwa untuk verifikasi manual yang dilakukan terhadap berkas para pelamar CPNS Tebo, sekitar 60 persen tidak diterima.

"Dari 12. 592 berkas yang kita terima, sekitar 5 ribuan yang lulus dalam verifikasi manual yang dilakukan tim verifikasi," jelas Eko Nuryanto.Namun hal tersebut bukanlah hasil final. Karena setelah tahap Verifikasi manual, akan dilakukan juga tahapan verifikasi on line. Angka tersebut menurut Eko Nuryanto tentunya bisa mengalami perubahan.
"Setelah ini, akan kita lakukan Verifikasi Online lagi, jadi jumlah tersebut bisa juga berkurang lagi nantinya" kata Eko.

Untuk Verifikasi berkas Pelamar Pelamar CPNS Kabupaten Tebo, akan dilakukan hingga akhir September. Dan langsung diumumkan melalui online sekaligus nomor dan jadwal ujian bagi para peserta. "kita terus bekerja, target kita akhir bulan september sudah kita umumkan peserta yang berkasnya lulus tahap verifikasi dan bisa mengikuti Tes CPNS Tebo," ujar Eko.
Banyaknya berkas pelamar yang tidak diterima, menurut Eko kebanyakan kesalahan dalam entri data. Karena banyak formasi guru dan kesehatan yang mengambil lebih dari satu formasi. "Untuk kesehatan dan guru kan hanya bisa satu formasi, tapi kebanyakan mengambil tiga formasi, itu yang banyak kesalahan dalam berkas," jelas Eko.

Selain itu juga, banyak kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan yang butuhkan merupakan alasan tidak diterimanya bahan para pelamar. Dan tidak luput transkrip nilai dan ijazah yang tidak dilegalisir oleh pihak yang berwenang. "selain kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan juga banyak legalisir yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang juga menjadi salah satu faktor tidak lulusnya bahan dalam verifikasi" ucap Eko.

Untuk pelaksanaan Tes CPNS Kabupaten Tebo, Eko mengatakan bahwa hal tersebut ditentukan. Selain karena persiapan yang belum selesai, HUT Kabupaten Tebo juga menjadi halangan untuk dilakukannya Tes CPNS dalam waktu dekat. "Kemungkinan pertengahan oktober tes kita lakukan, saat ini baru 35 komputer telah dipersiapkan" pungkas Eko Nuryanto.


SaktiNews.com Email : kerincisaktigrup@gmail.com Twitter : @sakti_news

Sumber: jambiekspres

Komentar

Selasa, 23 September 2014

Profesor Lapan Ikut Bicara Soal PR Matematika Anak 2 SD

Selasa, 23 September 2014 | 20.39

SaktiNews.com, JAKARTA - Urusan pekerjaan rumah seorang siswa menjadi perdebatan menarik di media sosial. 4+4+4+4+4+4, bila dinyatakan dalam perkalian, 6 x 4 atau 4 x 6?

PR anak kelas 2 SD ini, banyak yang berpendapat bahwa mengekspresikan 4+4+4+4+4+4 dalam perkalian menjadi 6 x 4 atau 4 x 6 sama saja. Toh hasilnya sama, begitu logikanya. Sebagian menganggapnya sebagai kebebasan bernalar.

Namun, profesor astrofisika dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Thomas Djamaluddin, mengatakan, antara 4 x 6 dan 6 x 4 memang berbeda.

"Samakah 4 x 6 dan 6 x 4? Hasilnya sama, 24, tetapi logikanya berbeda. Itu adalah model matematis yang kasusnya berbeda. Konsekuensinya bisa berbeda juga," urai Thomas dalam akun Facebook-nya, Senin (22/9/2014).

Thomas menerangkan perbedaan 6 x 4 dengan 4 x 6 lewat sebuah soal cerita.

"Ahmad dan Ali harus memindahkan bata yang jumlahnya sama, 24. Karena Ahmad lebih kuat, ia membawa 6 bata sebanyak 4 kali, secara matematis ditulis 4 x 6. Tetapi, Ali yang badannya lebih kecil, hanya mampu membawa 4 bata sebanyak 6 kali, model matematisnya 6 x 4. Jadi, 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 6 x 4, berbeda konsepnya dengan 6 + 6 + 6 + 6 = 4 x 6, walau hasilnya sama 24," terang Thomas.

Lewat kasus ini, Thomas mengajak semua kalangan untuk memahami Matematika dengan logika, bukan menjadi generasi "kalkulator" yang sekadar tahu hasil.

"Dengan kemampuan berlogika, suatu kasus bisa dimodelkan dengan rumusan matematis sehingga mudah dipecahkan," ungkap Thomas.

SaktiNews.com Email : kerincisaktigrup@gmail.com Twitter : @sakti_news

sumber: tribunnews.com

Komentar

KPU Propinsi: Pilkada Serentak Di Jambi Belum Pasti

| 20.14

SaktiNews.com, JAMBI – Salah satu butir dalam RUU Pilkada adalah tentang Pilkada serentak. Namun KPU Provinsi Jambi belum ada melakukan persiapan khusus terkait kemungkinan Pilkada serentak tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Jambi, M Subhan kepada sejumlah wartawan kemarin (22/09). “Kita belum melakukan koordinasi dengan KPU kabupaten soal kemungkinan Pilkada serentak. Karena tidak mungkin koordinasi sementara masih ada kemungkinan lain,” ujarnya.

Bahkan menurutnya, sejauh ini belum ada konsultasi yang dilakukan KPU kabupaten/kota terutama daerah yang akan menggelar Pilkada di tahun 2015 ini. Karena jika merujuk undang-undang lama yang bisa digabung minimal jarak masa akhir jabatannya adalah 90 hari atau 3 bulan.

“Sampai saat ini belum ada yang menanyakan soal ini, jadi kita tunggu saja pengesahan Undang-Undang baru,” tuturnya.

Sejauh ini, KPU tetap mempersiapkan pelaksanaan Pilgub Jambi. Perubahan rancangan tahapan jadwal Pilgub yang bergeser ke Mei, bukan sengaja menunggu RUU Pilkada tetapi berdasarkan hasil konsultasi dengan KPU RI. Adapun pertimbangannya jarak yang terlalu jauh antara hari H pemungutan suara dengan masa pelantikan.

Makanyan jika dihitung pemungutan suara 9 April, maka Pilkada sudah diketahui hasilnya 17-18 April. Penyampaian gugataan sendiri 3 hari setelah ditetapkan. Adapun masa persidangan 14 hari. “Artinya dibulan April sendiri sudah hampir selesai,” tukasnya.

Makanya jika dihitung adanya putaran kedua atau diulang masih bisa dilakukan di Mei. “Biasanya jadi masalah soal pengadaan logistik. Tapi bisa disiasati pada pengadaan logistik pada putaran pertama yang diikutkan logistik putaran kedua. Tentu dibuat adendumnya,” katanya.

Lantas bagaimana jika Pilkada di dewan? “Tentu saja semua tahapan batal demi hukum. Tapi kita belum mulai, hanya persiapan,” tandasnya.

Saat ini sambil menyiapkan dan melihat perkembangan politik hingga 25 September mendatang, KPU tetap melakukan persiapan. “Hari Kamis ada pelatihan soal anggaran dengan narasumber KPU RI. Ini juga bentuk persiapan pelaksanaan Pilkada di daerah jika dipilih langsung,” pungkasnya.


SaktiNews.com Email : kerincisaktigrup@gmail.com Twitter : @sakti_news

sumber: jambiekspres

Komentar

Senin, 22 September 2014

PR Matematika Anak Kelas 2 SD Bikin Hebohkan Dunia Maya

Senin, 22 September 2014 | 17.12

Sumber: Merdeka.com
SaktiNews.com, Pekerjaan rumah matematika seorang anak Sekolah Dasar mendadak heboh di dunia maya jejaring sosial Facebook. Sang kakak yang mengajarkan adiknya menjawab tidak terima, dari 10 soal hanya mendapat nilai 20.

"Biasanya murid yang melakukan kesalahan, tapi kali ini saya merasa bahwa guru adek saya lah yang melakukan kesalahan," tulis Erfas dalam akunnya, 18 September lalu. seperti yang dilansir merdeka.com 

Melalui akun Facebooknya Muhammad Erfas Maulana menceritakan duduk persoalan PR tersebut. Sang adik yang duduk di kelas II tidak mengerti sehingga meminta bantuannya. 

"Suatu malam adek saya kelas 2 SD mendapat PR dari gurunya, soal 4+4+4+4+4+4 = x = 
karena adek saya belom paham maksud dari soal tersebut, akhirnya adek saya bertanya kepada saya," tambahnya. 

Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Universitas Diponegoro itu dengan mudah mengajarkan adiknya. Dia pun percaya diri sang adik akan mendapat nilai maksimal karena semua soal dikerjakan dengan teliti. 

"Mulai lah saya mengajarkan adek saya cara perkalian yang menurut saya lebih mudah dipahami oleh anak kelas 2 SD, 4+4+4+4+4+4 = 4 x 6 = 24, dengan alasan empatnya ada enam kali. Saat itu saya tidak berpikir posisi angka 4 dan 6, toh hasilnya sama saja, toh soalnya "=....x....="." 

Betapa terkejutnya Erfas ketika malam berikutnya, sang adik bilang jika PRnya kemarin hanya dapat nilai 20. "Sontak saya kaget karena saya yakin jawaban adek saya benar semua," tuturnya. 

"Saya lihat kembali pekerjaanya. Ternyata yang membuat dia disalahkan adalah karena posisi angka 4 dan 6 terbalik. jawaban yang benar cuma 8x8 dan 4x4, mau dibolak-balik pun sama aja. Saya yakin kalo salah satu angka di soal 8x8 dan 4x4 diganti, adek saya bakal dapat nilai 0. hehehe," jelasnya. 

Akhirnya, Erfas pun menggunggah soal tersebut. Dalam gambar terlihat nilai dan coretan tanda salah dari guru. Dia pun sempat menulis sesuatu di bawah mempertanyakan nilai tersebut. 

Ternyata foto lengkap dengan penjelasan Erfas mendapat berbagai reaksi. Ada yang sejalan dengan pemikiran Erfas, meski terbalik yang terpenting jika dijumlah hasilnya sama. Namun ada juga yang menganggap nilai yang diberikan guru adiknya sudah tepat. 

"Jadi alangkah baiknya kita saling berpikir terbuka, saling menghargai pendapat masing-masing," tutup Erfas. 

SaktiNews.com Email : kerincisaktigrup@gmail.com Twitter : @sakti_news

Komentar

Dongkrak Populeritas, Zumi Zola Tiru Gaya Jokowi

| 16.35

SaktiNews.com, MUROJAMBI - Menjelang Pilgub Jambi 2015 Bupati Tanjung Jabung Timur H Zumi Zola Zulkifli menyapa warga Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muarojambi. Tujuan Zola kali ini mengunjungi Pasar Unit I. Selain itu juga dia mengunjungi Unit II, Unit V dan Unit X. Blusukan ini disinyalir sebagai sosialisai rencana maju di Pilkada Gubernur Jambi April 2015 mendatang. diharapkan dengan gaya Jokowi ini bisa mendongkak Populeritas Zola

Di pasar Unit I, Zola blusukan menyapa para penjual dan bersilahturahmi. Saat blusukan ke pasar Unit I, para pedagang yang didominasi kaum hawa berebut untuk foto bersama Zumi Zola.

“Ini pasar yang dibangun peninggalan pak Zul (Zulkifli Nurdin, red) waktu menjabat sebagai gubernur," kata salah seorang pedagang Minggu (21/9).

Warga lain pun ikut menimpali, peletakan batu pertama pembangunan pasar juga dilakukan oleh mantan gubernur dua periode tersebut.

“Waktu kebakaran di Bahar, yang memberikan bantuan menggunakan uang pribadi juga pak Zul," tukasnya.

Di pasar Unit I Zola mengenglilingi pasar tersebut. Setelah puas mengelilingi pasar Unit I kemudian dilanjutkan ke Unit II. Dalam sambutannya dihadapan sejumlah warga, mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Sungai Bahar yang telah meluangkan waktunya.

“Selama tiga hari saya meluangkan waktu untuk masyarakat Muarojambi. Salam hormat dari orangtua saya, saya mohon doa restu dan dukungan untuk maju dalam pilgub Jambi 2015 mendatang," terangnya.

Usai bersilahturahim di Unit II, dia melanjutkan silahturahmi ke Unit V dan ke Unit X. Sebelum mengunjungi Kecamatan Sungai Bahar, Zola dan rombongan telah mengunjungi Desa Sakean Kecamatan Kumpeh, Kecamatan Sekernan, Kecamatan Maro Sebo, Kecamatan Jaluko dan Kecamatan Sungai Gelam. Di beberapa kecamatan tersebut, animo masyarakat juga tinggi untuk bertemu dirinya. (harianjambi)

SaktiNews.com Email : kerincisaktigrup@gmail.com Twitter : @sakti_news

Komentar

Trauma, Peminat CPNS Di Sungai Penuh Turun Drastis

| 16.05

SaktiNews.com, SUNGAI PENUH - Tahapan pendaftaran dan pengembalian berkas lamaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk Kota Sungaipenuh sudah ditutup. Dari data dan informasi yang ada calon peserta test CPNS kota Sungaipenuh hanya 3.174 pelamar, hal ini turun drastis dari tahun lalu (2013) mencapai 16.012 pelamar.

Banyak pelamar merasa trauma ikut test CPNS di Kota Sungaipenuh, karena daerah ini mementingkan titipan atau melalui 'pulus'

"saya lebih memilih untuk ikut test CPNS di Tebo, karena di Sungaipenuh harus mempunyai orang dekat atau pulus untuk bisa lulus test, saya trauma lah ikut test di Sungaipenuh" ujar Zulpendri warga Kumun tahun lalu ikut test di Sungaipenuh.

Untuk diketahui, dalam kasus CPNS tahun 2013 ada dua PNS yang menjadi terlapor. Mereka adalah Jeje Biantara, yang juga merupakan putera Sekda Sungaipenuh, Pusri Amsy, yang dilaporkan menggunakan ijazah palsu.

Sedangkan terlapor lainnya adalah Novi Amelia, yang diduga tidak mengikuti tes CPNS. Ini dikarenakan Novi mengalami kecelakaan lalulintas, saat akan berangkat menuju lokasi tes.

Kasus CPNS 2013 kota Sungaipenuh akan melakukan gelar perkara di Polda Jambi. (noha)

SaktiNews.com Email : kerincisaktigrup@gmail.com Twitter : @sakti_news

Komentar

Minggu, 21 September 2014

APBD-P Propinsi Jambi 3.127 Triliun

Minggu, 21 September 2014 | 11.27

SaktiNews.com, JAMBI - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Jambi tahun 2014 akhirnya bisa dijalankan. Ini setelah evaluasi APBD-P dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) disampaikan dalam paripurna DPRD Provinsi Jambi, Sabtu (20/9).

Hanya saja, berdasarkan evaluasi Kemendagri, ada beberapa perubahan dalam komposisi APBD Provinsi Jambi. Ketua DPRD Provinsi Jambi sementara, Sofia Joesoef, mengatakan perubahan terjado pada proyeksi pendapatan Pemprov Jambi, namun tidak mengubah pembiayaan daerah.

"Jika sebelumnya diproyeksikan Rp 3,126 triliun, dirubah menjadi Rp 3,127 triliun," ujar Sofia saat memimpin rapat paripurna.

Akibatnya, kata Sofia, terjadi perubahan belanja daerah Provinsi Jambi. Jika sebelumnya belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp 3.641.031.253.698, bertambah menjadi Rp 3.641.235.253.698.

Perubahan tersebut ada pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Bandiklatda) Probinsi Jambi. Nilainya Rp 204 juta, yang bersumber dari kontribusi kabupaten/kota. "Kegunaannya untuk pelaksanaan Diklat Prajabatan Golongan III," ujarnya.

Sementara itu Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA), mengatakan paripurna ini hanya untuk melaporkan hasil evaluasi APBD-P 2014. Dengan telah disahkannya APBD-P 2014 ini, HBA mengatakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah bisa memulai programnya.

"Tidak ada masalah lagi, SKPD sudah bisa menjalankan program. Memang dalam evaluasi Kemendagri ada beberapa catatan, tapi sudah disepakati. Insya Allah bisa jalan," ujar HBA.(metrojambi)

SaktiNews.com Email : kerincisaktigrup@gmail.com Twitter : @sakti_news

Komentar

Azhari Optimis Depati Tujuh Bisa Wakili Kerinci Sebagai Camat Teladan

| 10.48

Camat Depati Tujuh
Camat Depati VII senam bersama dengan staf di halaman kantor camat
SaktiNews.com, KERINCI - Bupati Kerinci lakukan penilaian camat teladan 2014, seluruh kegiatan dan keberhasilan camat selama tahun 2014 akan masuk dalam daftar penilaian tim yang diturunkan Bupati Kerinci keseluruh kecamatan dalam kabupaten Kerinci.

Amir Syam, staf Ahli Bidang ekonomi pembangunan bersama tim penilaian pada Kamis (18/9)turun ke Kantor Camat depati tujuh dalam rangka menilai kinerja Camat selama 2014, sebelum dilakukan penilaian Amir Syam selaku Ketua Tim yang turun ke Kantor Camat Depati Tujuh meminta tim menilai dengan benar dan apa adanya.

"Saya minta tim menilai dengan benar apa adanya, jangan direkayasa, kalau memang bagus katakan bagus, ya tulis bagus,"jelasnya.

Amir Syam juga menjelaskan kedepan camat akan memiliki tugas yang jauh lebih berat karena bupati akan melimpahkan 10 kewenangannya ke camat untuk mengurusnya.

"Kedepan bupati akan serahkan 10 kewenangan bupati ke kantor camat yang mengelola,"jelasnya.

Sementara itu, Azhari Camat Depati Tujuh mengaku sangat optimis kalau Depati Tujuh bisa mewakali Kabupaten Kerinci menjadi camat teladan tingkat Provinsi Jambi. "Kalau bisa kita yang mewakili kerinci ke tingkat Provinsi Jambi,"jelas camat pada tim penilaian.

Camat Depati Tujuh Azhari S.Sos saat dihubungi via ponselnya kemarin, mengatakan Tim penilaian yang dibentuk Bupati untuk mencari camat teladan 2014 sudah turun ke Kantor Camat Depati Tujuh. "Ya, Camat Depati Tujuh sudah dinilai oleh tim penilai pada Kamis kemarin, dirinya mengatakan setiap bidang yang ada di kantor camat sudah dinilai,"jelasnya

Penilaian camat teladan ini bukan untuk Camat Depati Tujuh saja tapi seluruh camat akan dinilai termasuk camat baru seperti Depati Tujuh. "Kinerja camat sejak Maret 2014 akan dinilai, siapa yang akan menjadi camat teladan kita masih belum mengetahui hasilnya, sebagai camat tentu kita berharap kita yang terbaik dan menjadi camat teladan,"ujarnya

Camat menambahkan Tim Penilai yang dibentuk melakukan tugasnya dengan baik.

"Kita sudah dinilai dan apapun hasilnya kita serahkan kepada tim untuk memberikan penilaian, kita sudah berbuat dengan maksimal dalam melayani masyarakat Depati Tujuh, dengan penilaian ini kita bisa mengevaluasi kinerja selama ini,"pungkasnya (harianjambi)

SaktiNews.com Email : kerincisaktigrup@gmail.com Twitter : @sakti_news

Komentar

Elviana: PPP Dukung HBA atau Zola Ditentukan Peran Di KMP

| 10.15

SaktiNews.com, JAMBI – Jika RUU Pilkada disahkan dan pemilihan gubernur oleh dewan, maka peta politik di Pilgub akan berubah. Penilaian dukungan yang kepada kandidat juga tak lagi seperti biasanya.

Seperti PPP misalnya, meski kandidat incumbent Hasan Basri Agus (HBA) merupakan Ketua DPD Demokrat Provinsi Jambi yang notabene tergabung di Koalisi Merah Putih (KMP), ini tidak serta merta membuat PPP menjatuhkan dukungan kepadanya.

Menurut Wasekjend DPP PPP, Elviana, jika memang RUU Pilkada disahkan, sebelumnya dalam menjatuhkan dukungan pertimbangan partainya adalah hasil survei dan peluang menangnya besar karena dipilih rakyat.

“Sekarang dengan adanya UU Pilkada ini, dasar kita memilih pertama tetap figur, kemudian partai di belakangnya serta berapa besar perannya di KMP pada pemenangan Pilpres lalu. Partai dibelakangnya yang pasti masuk di KMP, yang kedua tidak bisa dipungkiri KMP sentralnya adalah pemenangan Prabowo-Hatta kemarin,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya akan menilai sejah mana peran kandidat seperti HBA dan Zola yang sama-sama muncul dari KMP dalam proses pemenangan Prabowo-Hatta di Jambi.

“Seberapa besar keterlibatannya dan partainya dipemenangan Prabowo-Hatta di Pilpres kemarin itu akan menjadi pertimbangan. Kami akan evaluasi, kekompakan dengan tim KMP, jadi belum tentu ke HBA. Apakah partainya diam saja, ataukah partainya bergerak, atau menyumbang dana, tentu semua kita evaluasi,” jelasnya.

Memang diakuinya, HBA dan Zumi Zola sama-sama tergabung di KMP. Tetapi peran keduanya dipastikan berbeda. “Mana yang berperan diantara keduanya. Jangan diukur kalah menangnya, mengapa misalnya di Tanjabtim Prabowo-Hatta kalah, ukurannya tidak itu tetapi soal keterlibatannya dalam pemenangan Prabowo-Hatta,” tukasnya.

“Yang saya tahu Hatta Rajasa adalah Ketum PAN. Berarti jelaslah PAN berjuang. Cuma saya tidak tahu juga, bisa juga HBA all out misalnya, tetapikan Demokrat sempat dalam posisi galau dan terakhir baru mereka deklarasi,” sambungnya.

Selain itu, Anggota DPR RI terpilih ini juga merasa PPP punya peran penting di KMP. Dengan demikian, PPP akan memasang kader sebagai kandidat. Namun bisa dipastikan apakah sebagai cagub atau cawagub.

“Dulu jujur saja sebelum Pilpres, setelah SDA deklarasi maka partai lain merapat kepada Prabowo dan Prabowo mengakui itu,” imbuhnya. (JE)

 SaktiNews.com Email : kerincisaktigrup@gmail.com Twitter : @sakti_news

Komentar

Sabtu, 20 September 2014

Nagita Slavina Pingsan Saat Bertemu Mantan Pacar Raffi Ahmad

Sabtu, 20 September 2014 | 15.35


SaktiNews.com,  JAKARTA - Nagita Slavina alias Gigi mendadak pingsan di sofa. Kepalanya lunglai dengan wajah yang tertutup rambutnya sendiri. Ia tak sanggup melihat kenyataan calon suaminya, Raffi Ahmad bertemu Putri, mantan pacarnya saat awali karier di entertainment.

Raffi gelagapan. Ia kelihatan panik, tidak tahu apa yang mesti dilakukan. Ia berusaha membangunkan Gigi yang mendadak tak sadarkan diri.

"Sayang, kamu kenapa? Sayang, bangun dong. Gimana nih," ucapnya, Sabtu, (20/9/2014), di acara musik Dahsyat di RCTI, yang disiarkan langsung dari Studio Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Bukan hanya Raffi yang panik, tapi juga Syahnaz Sadiqah, sang adik. Pria berusia 27 tahun itu, kemudian menggendong Gigi ke belakang studio. Opa, produser acara musik Dahsyat itu turun tangan. Acara tersebut sementara dihentikan untuk jeda iklan.

Sebelum pingsan, gelagat Gigi memang kelihatan dongkol. Karena selama ini Raffi tak pernah memberi tahu tentang mantan pacarnya yang satu itu. Apalagi, sang mantanlah yang membuat Raffi jadi playboy. Raffi dibuatnya patah hati dan menangis.

Mantan pacar Raffi juga cerita kalau sering diajak dinner. Kemudian Raffi sering mengirimkan bunga untuknya. (tribunjambi)


SaktiNews.com Email : kerincisaktigrup@gmail.com Twitter : @sakti_news

Komentar

Akhir Oktober Tahapan Pilgub Harus Dimulai

| 12.06

SaktiNews.com, JAMBI- KPU Provinsi Jambi berharap tahapan Pilgub dimulai Oktober nanti. Namun, lembaga ini tetap menunggu kesiapan pemerintah provinsi untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).


Anggota KPU Provinsi Jambi Desy Ariyanto mengatakan, jika tahapan dimulai Oktober, maka Pilgub bisa dilakukan Mei 2015.

‘‘Paling lambat akhir oktober harus dimulai, untuk tetap sesuai dengan rancangan tahapan,’‘ jelasnya.

Namun, KPU sendiri sejauh ini tidak terganggu dengan rencana penetapan RUU Pemilukada 25 September mendatang. Karena hasil konsultasi dengan KPU RI, pihaknya tidak perlu menunggu. ‘‘Tapi melihat peta terakhir sepertinya tetap pilkada langsung,’‘ katanya.

Namun, ia mengakui ada beberapa hal bisa saja nantinya menyesuaikan dengan RUU ini. Seperti soal paket pasangan calon apakah masih satu paket atau hanya memilih gubernur saja. Berikutnya soal jadwal. Karena ada yang digelar di awal 2015 dan akhir 2015. ‘‘Tapi ini baru draf, tentu kalau ada perubahan kita bisa langsung menyesuaikan,’‘ pungkasnya. (jambiupdate)

SaktiNews.com Email : kerincisaktigrup@gmail.com Twitter : @sakti_news

Komentar

Jumat, 19 September 2014

PS Kerinci 'Blago' Dengan Pemain Bungo

Jumat, 19 September 2014 | 11.18

SaktiNews.com, KERINCI - Laga lanjutan kompetisi sepakbola liga nusantaratingkat Provinsi Jambi 2014 yang memperebutkan piala emas HBA berujung adu jotos. Peristiwa aju jotos sesama pemain ini, bukan baru pertama kalinya pada kompetisi tersebut. Sebelumnya, PS Kerinci juga nyaris adu jotos melawan PS Merangin FC. Kemarin (18/9), kompetisi yang berlangsung di lapangan Tri Lomba Juang KONI Provinsi Jambi juga kembali adu jotos. Adu jotos 'Blago' tersebut terjadi pada pertandingan PS Kerinci lawan PS Bungo Putra.

Peristiwa tersebut terjadi pada menit 64 dimana kericuhan terjadi gara-gara keputusan wasit terkait pelanggaran yang dilakukan pemain PS Bungo Putra terhadap pemain PS Kerinci. Wasit hanya menilai pelanggaran biasa tanpa memberikan sanksi kartu. Sementara, pemain PS Kerinci berharap wasit memberikan sanksi barupa kartu.

Tak terima putusan wasit tersebut, beberapa pemain PS Kerinci protes yang pada akhirnya terjadi adu jotos. Para pemain PS Bungo Putra juga menjadi imbas dari protes pemain PS Kerinci tersebut. Hal ini terlihat beberapa pemain PS Bungo Putra yang dikejar dan nyaris kena pukulan salah satu pemain dari PS Kerinci.

Bukan pemain PS Bungo Putra saja, wasit dan pengawas pertandingan juga menjadi sasaran pemain PS Kerinci. Bahkan, salah satu meja panitia yang berada di pinggir lapangan ikut menjadi sasaran pemain PS Kerinci. Akibat kericuhan itu, pertandingan tertunda 5 menit.

Pengawas Pertandingan (PP) liga nusantara Zulkipli mengatakan, pada kericuhan kali ini para pemain tidak terima dengan keputusan wasit. “Yang jelas karena mereka tidak terima dengan keputusan wasit, apalagi posisi klasemen poin antara PS Kerinci dan PS Merangin FC saling kejar mengejar tepaut satu angka,” sebutnya.

Sementara wasit yang memimpin pertandingan Hendra mengatakan, dirinya sudah melakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk memimpin pertandingan tersebut. “Kita sudah menjalankan prosedur apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan aturan liga,” sebutnya.

Sementara, dari perjalanan pertandingan tersebut, dimana PS Kerinci harus menelan kekalahan lawan PS Bungo Putra dengan 0-1. Pada babak pertama, kedua kesebelasan mulai adu strategi untuk mencetak angka. Hal ini terlihat jual beli serangan dalam pertandingan tersebut. Sampai babak pertama, skor berakhir kacamata untuk kedua kesebelasan.

Memasuki babak kedua pertandingan, terlihat kedua kesebelasan mulai saling serang dan terlihat drama tekling-tekling dari kedua kesebelasan dan suasana pertandingan mulai memanas. Memasuki menit ke 60, akhirnya sebuah gol tecipta untuk kesebelasan PS Bungo Putra yang berhasil selesaikan oleh Ishak dan skor berubah menjadi 1-0 untuk kemenangan sementara kesebelasan bungo.

Tertinggal satu angka tersebut, membuat kesebelasan PS Kerinci meningkatkan pola penyerangan lebih intensif lagi, akan tetapi tidak ada gol yang berhasil dilesatkan. Disisi lain, pada lanjutan pertandingan kedua, berlanjut pertandingan PS Merangin lawan Persitaj dan berakhir dengan kemenangan untuk kesebelasan PS Merangin dengan skor akhir 2-1. Masing-masing dicetak oleh Rido Kurniawan pada menit ke 8 (PS Merangin), Beni Susilo pada menit ke 47 (PS Merangin), sedangkan gol yang berhasil dilesatkan oleh kesebelasan Persitaj dilakukan oleh Sandi Julio pada menit 21. (kabarkerinci)

SaktiNews.com Email : kerincisaktigrup@gmail.com Twitter : @sakti_news

Komentar

Kerinci Diselimuti Asap, Warga Mulai Terganggu

| 10.50


SaktiNews.com, KERINCI - wilayah Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh kembali diselimuti asap, asap yang menyilimuti daerah ini merupakan kiriman dari daerah tetangga akibat kebakaran hutan.

Dari pantauan saktinews.com Jarak pandang diperkirakan hanya sekitar 1 kilometer. Akibat kabut asap ini membuat kesehatan masyarakat terganggu, efek yang dirasakan sekarang adalah mata sudah mulai perih.
Menurut mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kerinci, Abu Hasan mengatakan, sesuai data yang ia dapat, kabut asap kiriman dari Riau.


"Sudah dua hari ini kabut asap di Kerinci. Asapnya kiriman dari daerah Riau. Angin bertiup dari timur laut menghembus ke barat daya. Sehingga sampai ke wilayah Kerinci dan Sungaipenuh," katanya.


sementara itu, Pengamat cuara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kerinci, Dira Utama mengatakan, kabut asap yang menyelimutii wilayah Kerinci dan Sungaipenuh. Bukan saja kiriman dari daerah tetangga, namun juga dari Kerinci dan Sungaipenuh sendiri.

Ia mengaku, untuk sementara asap berasal dari beberapa daerah. Seperti Palembang, Merangin dan ada juga yang berasal dari Kerinci dan Sungaipenuh.

"Disebabkan kebakaran hutan. Seperti di Sungaipenuh, ada kebakaran hutan di Renah Kayu Embun. Begitu juga di wilayah Kerinci dan wilayah lainnya, termasuk di kawasan TNKS," ujarnya.

SaktiNews.com Email : kerincisaktigrup@gmail.com Twitter : @sakti_news

Komentar

Kamis, 18 September 2014

Kapolres Tebo Turun Tangan Padamkan Api

Kamis, 18 September 2014 | 17.57

SaktiNews.com, Muaro Tebo - Kasat Reskrim Polres Tebo, AKP Ridwan Hutagaol, mengatakan selama beberapa hari terakhir puluhan orang personell Polres Tebo dikerahkan melakukan pemadaman lahan.

Kapolres AKBP Indra Rathana turun langsung memimpin aksi pemadaman tersebut. Bahkan personil yang bertugas berhari-hati tidak pulang karena pemadaman belum tuntas.

"Pak Kapolres pimpin langsung. Ada puluhan orang anggota yang dikerahkan melakukan pemadaman," ujar Ridwan

Kabid Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Tebo, Sholeh Tanjung, per Kamis (18/9), hanya satu titik api terpantau satelit NOAA. Yakni di Kecamatan Serai Serumpun. Ada sekitar dua hektar lahan masyarakat di wilayah HP, terbakar.

"Saat ini Dinas Kehutanan dan Polres turun ke lokasi, api sudah padam. Dugaan sengaja dibakar," ujar Sholeh.

Sholeh mebgatakan sejak Januari tahun ini, ada 98 kebakaran di kawasan hutan negara yang ditangani Dishut Tebo. Puncaknya pada September, 40 titik api di kawasan HP saja. Belum termasuk titik api di Taman Nasional, HPT, dan APL. (tribunjambi)

SaktiNews.com Email : kerincisaktigrup@gmail.com Twitter : @sakti_news

Komentar

Hari ini Pendaftaran CPNS Tanjabbar Ditutup

| 17.46

SaktiNews.com, KUALA TUNGKAL - Setelah dibuka selama 14 hari, Kamis (18/9) tengah malam nanti, pendaftaran online CPNS Tanjung Jabung Barat resmi ditutup. Dan BKD terus melanjutkan kerja untuk meverifikasi bahan yang dikirim pelamar via POS.

Kepala BKD Tanjab Barat, Zulkifli menyebut, sejauh ini enam ribu lebih pendaftar online dan empat ribuan yang sudah mengirim bahan. Lulus atau tidaknya para pelamar ini nanti akan diumumkan di website resmi Pemkab Tanjab Barat.

Melihat jumlah peserta yang mengirim bahan baru sekitar empat ribu, lalu apa masih ada waktu untuk mereka yang belum sempat mengirim. Zul menyebut minimal tanggal 20 September berkas sudah harus masuk ke BKD.

Namun meski lewat dari tanggal itu masih ada bahan yang masuk, tetap akan diakomodir, karena bahan bisa saja nyusul. Yang penting syaratnya bahan masuk ke kantor POS maksimal 18 Agustus.

"Nanti kan ada tanggal di POS, kalau bahannya ternyata masuk tanggal 18, tapi baru nyampai ke BKD tanggal 22 tetap diterima, karena dari luar daerah bisa saja lama di POS. Tapi kalau pengirimannya lewat tanggal 18 tidak bisa lagi," jelasnya kepada Tribun, Kamis (18/9).
Pengumuman sendiri rencananya akan dilakukan 22 September, kalaupun ada pengunduran tidak akan terlalu lama. (tribunjambi)

SaktiNews.com Email : kerincisaktigrup@gmail.com Twitter : @sakti_news

Komentar