SaktiNews.com, JAKARTA - Partai Demokrat (PD) telah menyatakan sikap mendukung pengembalian pilkada lewat DPRD dan mendukung mempertahankan pemilihan langsung atau menolak revisi RUU Pilkada. Seperti diketahui awalnya PD mendukung pilkada langsung, namun berubah mendukung pengembalian pilkada lewat DPRD setelah bergabung ke Koalisi Merah Putih (KMP).
Kini, setelah Ketum PD SBY tampil di Youtube, para petinggi PD menegaskan sikap partainya mendukung pilkada langsung dan menolak pengembalian pemilihan lewat DPRD. Ketua Dewan Kehormatan PD Amir Syamsuddin dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono telah menegaskan dukungan PD terhadap pilkada langsung. Ibas bahkan menegaskan PD menolak memangkas hak rakyat memilih pemimpinnya.
Perubahan sikap PD ini tentu mengubah peta politik di DPR. Sebagai parpol penguasa, suara PD di DPR sangat berpengaruh. Tanpa PD, Koalisi Merah Putih yang mendorong pilkada lewat DPRD tersisa Golkar (106 kursi), Gerindra (26), PKS (57), PAN (46), dan PPP (38). Jumlah total kursi mereka hanya 273 atau 48,7% kekuatan di DPR.
Jika PD berbalik arah, maka kekuatan sebesar 26% itu akan menambah kekuatan Koalisi Jokowi-JK, yaitu PDIP (94 kursi), PKB (28) dan Hanura (16). Total kursi pendukung Jokowi-JK sebelum PD bergabung adalah 138 kursi atau 24,6% kekuatan DPR.
Fraksi PD memiliki 148 kursi atau sekitar 26% kekuatan DPR. Jika ditambahkan ke Koalisi Pendukung Jokowi-JK, maka jumlah kursinya menjadi 286 kursi atau 51% lebih kekuatan DPR. Kekuatan ini cukup untuk mengalahkan Koalisi Merah Putih. Akankah RUU Pilkada jadi kekalahan pertama Koalisi Merah Putih yang sudah menang di UU MD3 dan Peraturan Tatib DPR?
Amir Syamsuddin: Partai Demokrat Dukung Pilkada Langsung
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat (PD) Amir Syamsuddin menegaskan sikap partainya untuk mendukung pilkada langsung oleh rakyat. Tak hanya mendukung pilkada langsung, PD juga ingin ada tambahan aturan untuk mengurangi ‘efek samping’ pilkada langsung.“Ya, kita langsung. Tetapi seperti apa yang diucapkan beliau di Youtube, perlu diletakkan rambu-rambu untuk mencegah ekses-ekses negatif dari pilkada langsung,” kata Amir kepada wartawan di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2014). Meski demikian, Amir menyerahkan proses pembahasan RUU Pilkada kepada DPR. Namun, dia menegaskan Ketum PD SBY mendukung pilkada langsung dengan syarat ada tambahan peraturan.
“Seperti yang sudah disampaikan, seperti yang Anda bisa ikuti di Youtube. Kalau kita cermati, memilih opsi langsung tapi bersyarat dengan rambu-rambu. Jadi UU harus dilengkapi dengan rambu-rambu, agar ekses pilkada langsung bisa dikurangi,” paparnya. Apakah ini berarti DPP PD memerintahkan Fraksi PD mendukung pilkada langsung di DPR? “Ya begitu, asalkan dengan syarat tadi,” ujarnya.
Ibas: Hak Politik Warga Tak Boleh Dipangkas!
Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono memberi penegasan soal sikap Partai Demokrat atas polemik RUU Pilkada, terutama soal mekanisme pemilihan. Ibas mengatakan, Demokrat setuju dengan Pilkada langsung dan menolak hak politik warga dipangkas.“Terkait polemik RUU Pilkada, Partai Demokrat setuju dengan nafas reformasi dan pematangan demokrasi. Intinya harus sejalan dengan pemikiran rakyat termasuk aspirasi kepala-kepala daerah yang menginginkan hak politik warga negara RI tidak boleh dipangkas,” ujar Ibas dalam keterangan tertulis, Rabu (17/9/2014).
Ibas mengingatkan, meski setuju Pilkada langsung, tetapi perlu ada perbaikan-perbaikan dalam pasal RUU Pilkada yang berpotensi merusak nafas demokrasi. “PD memandang perlu perbaikan-perbaikan secara terinci terkait pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan ekses terhadap pilkada langsung tersebut,” ujarnya.
Ibas juga mengajak seluruh pihak yang peduli dengan kemajuan demokrasi Indonesia untuk melihat secara jernih dan berorientasi pada kemajuan dan upaya pendewasaan berdemokrasi di Indonesia. “Mari kita berpikir jernih, melangkah ke depan dengan tekad untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistim demokrasi kita,” ujarnya.
“Intinya, Partai Demokrat yang lahir dari roh demokrasi akan terus berkontribusi secara konkrit menjaga demokrasi senantiasa berada di arah yang benar sesuai dasar negara kita. Pak SBY dipilih secara langsung oleh rakyat untuk memimpin juga merupakan produk demokrasi kita yang kian berkembang positif,” imbuh putra Presiden SBY itu.
SaktiNews.com Email : kerincisaktigrup@gmail.com Twitter : @sakti_news
