Jambi - Dalam rangka perayaan HUT Provinsi Jambi, Senin (6/1). Tokoh Kerinci protes keras kutipan sejarah Jambi. Peran masyarakat dan tokoh Kerinci dalam sejarah terbentuknya Provinsi Jambi pada 57 tahun silam dihilangkan dari naskah tersebut.
Kutipan naskah sejarah tersebut dibacakan pada upacara HUT Provinsi Jambi di lapangan Kantor Gubernur dengan pembina Wakil Gubernur Fachrori Umar. Deklarasi pembentukan Jambi dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi H Abdul Halim. Selanjutnya, dalam sidang paripurna di gedung DPRD, deklarasi sejarah Jambi dibacakan oleh Ketua DPRD Efendi Hatta.
Saat itu, kata dia, untuk membentuk Provinsi Jambi baru ada dua kabupaten dan satu kota madya, yaitu Kabupaten Merangin yang meliputi Bangko, Sarolangun, Bungo, dan Tebo serta Kabupaten Batanghari yang meliputi Muarojambi sampai ke Tanjung Jabung. Sedangkan kota madyanya adalah Kota Jambi.
Ketua Umum Masyarakat Peduli Kerinci (MPK) Herman Mucktar, mengaku kaget dengan dihilangkannya peran sentral Kabupaten PSK (Pesisir Selatan-Kerinci) di masa awal pembentukan Provinsi Jambi pada naskah itu. “Kalau PSK tidak bergabung dengan Keresidenan Jambi waktu itu, Provinsi Jambi tidak akan terbentuk. Sebab, untuk menjadi provinsi minimal tiga kabupaten dan satu kotamadya,” kata putra Ketua DPRD pertama Kerinci, Muchtarudin, ini.
Dengan kenyataan itu, tidak cukup syarat untuk menjadi Provinsi Jambi. Maka, oleh sejumlah tokoh waktu itu, dimintalah PSK untuk bergabung agar memenuhi syarat tiga kabupaten. Meski banyak tokoh yang menentang, kata dia, sejumlah tokoh Kerinci akhirnya sepakat untuk keluar dari PSK yang waktu itu masuk Sumatera Barat, lalu bergabung untuk pembentukan Provinsi Jambi.
Maka, kata Herman, pada 1956 terbentuklah Provinsi Jambi, dan secara resmi PSK keluar dari Keresidenan Sumatera Barat. “Kenapa sejarahnya sepenggal-sepenggal? Kita selaku putra Kerinci sangat kecewa dengan fakta sejarah yang dikaburkan oleh Pemprov Jambi karena peran Kerinci vital,” tegas mantan Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jawa Barat ini.
Dia berharap ke depan sejarah terbentuknya Provinsi Jambi di-review tanpa menghilangkan fakta sejarah. “Tentu ini jadi soal, fakta sejarah dihilangkan, apalagi perannya waktu itu vital dan menentukan,” tukasnya.
Meirizal Meirad, tokoh Kerinci di Jakarta yang juga hadir pada sidang paripurna DPRD kemarin juga menyatakan kekecewaannya dengan deklarasi sejarah Jambi yang meniadakan peran Kerinci pada pembentukan Provinsi Jambi itu. “Padahal itu (Kerinci, red) kunci provinsi ini terbentuk,” ujar Meirizal.
Ketua MPK Provinsi Jambi Akmal Thaib meminta pemerintah dan DPRD Provinsi Jambi membuka lagi fakta-fakta agar sejarah pembentukan Provinsi Jambi tidak dipelesetkan. “Perjuangan waktu itu harus dihargai. Tidaklah akan ada provinsi ini jikalau bukan karena bergabungnya PSK waktu itu,” tegasnya
Bila masalah ini dibiarkan, menurut Akmal, maka Pemprov dan DPRD Provinsi Jambi telah menciderai perasaan warga dan masyarakat Kerinci. “Saya sangat berharap Pemprov membuka lagi sejarahnya dan kita duduk bersama. Apa alasan Pemrov sehingga menghilangkan fakta itu,” katanya
Sumber: Harianjambi.com
