Cikop News-KERINCI- Pilkada
Kerinci yang direncanakan tahun 2013 ini, terancam ditunda dua tahun kedepan
atau 2015. Soalnya, jadwal pencoblosan yang direncakan Juli 2013 atau
empat bulan lagi, hingga memasuki Februari 2013 tahapan belum kunjung
dilaksanakan.Jika Pilkada Kerinci memang gagal dilaksanakan tahun ini,
maka dua tahun ke depan Kabupaten Kerinci akan dipimpin pejabat bupati
bukan bupati pilihan rakyat. Sebab, pada 2014 tidak bisa dilaksanakan,
lantaran bertepatan dengan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden. “Ini
perlu jadi pertimbangan matang. Kalau ditunda, dua tahun kerinci akan
dipimpin pejabat bupati, bukan bupati definitif,” kata mantan Sekda
Kerinci, Dasra MTP.
Dasra yang juga kandidat bupati kerinci mengaku dirugi, jika Pilkada Kerinci gagal dilaksanakan tahun ini. Karena pihaknya sudah melakukan sosialisasi, tentunya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Disampaing itu, tidak sedikit pula para kandidat yang sudah dipinang Partai Politik (Parpol). “Selaku kandidat kita sangat dirugikan, kalau Pilkada gagal dilaksanakan tahun ini. Apalagi kalau sudah mendapatkan partai pengusung,” katanya.
Menurut dia, jika anggaran yang jadi persoalan, tentunya KPU, Pemkab dan DPRD Kerinci harus duduk bersama. Anggaran yang diajukan KPU tidak bisa dipangkas atau ditambah begitu saja, tapi harus melalui perhitungan yang matang. “Rasionalisasi harus sesuai kebutuhan. Tidak bisa main potong atau main tambah, tapi harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan,” kata Dasra.
Kandidat calon bupati kerinci asal Kecamatan Gunung Raya ini menambahkan, DPRD dan Tim TAPD jangan menjadikan anggaran besar sebagai patokan. Karena, KPU mengajukan anggaran sebesar itu tentu
sudah disesuaikan dengan kebutuhan, seperti cetak kertas suara, honor PPK, PPS, KPPS dan lain sebagainya. “Tapi kalau sudah dihitung dan tidak sesuai, baru dipotong. KPU juga demikian, jangan hanya komentar di media, tapi surati secara resmi,” katanya.
Meski adanya kabar yang tersiar bahwa anggaran Pilkada Kerinci sudah disahkan dan disetujui sesuai permintaan KPU. Namun, dikalangan masyarakat informasi tersebut masih simpang siur, apakah benar kabar tersebut atau tidak. “Kabarnya sudah ditambah dari Rp 11,3 M menjadi Rp 15 M, apakah benar itu,” tanya saat menghubungi jambiglobal.com via ponsel, Sabtu (02/02).
Ketua Umum HMI Cabang Kerinci Irwandi meminta kepada KPU, PANWASLU, Eksekutif dan Legislatif harus serius. Kita tidak menginginkan dalam suksesi nanti adanya "Sirkus Politik" dan "Konspirasi". Sehingga proses dan tahapan Pilkada bisa terlaksana dan berjalan dengan Tertib, aman, damai, Jujur dan Adil, Ungkapnya Tegas
(jambiglobal.com/dhi)
Dasra yang juga kandidat bupati kerinci mengaku dirugi, jika Pilkada Kerinci gagal dilaksanakan tahun ini. Karena pihaknya sudah melakukan sosialisasi, tentunya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Disampaing itu, tidak sedikit pula para kandidat yang sudah dipinang Partai Politik (Parpol). “Selaku kandidat kita sangat dirugikan, kalau Pilkada gagal dilaksanakan tahun ini. Apalagi kalau sudah mendapatkan partai pengusung,” katanya.
Menurut dia, jika anggaran yang jadi persoalan, tentunya KPU, Pemkab dan DPRD Kerinci harus duduk bersama. Anggaran yang diajukan KPU tidak bisa dipangkas atau ditambah begitu saja, tapi harus melalui perhitungan yang matang. “Rasionalisasi harus sesuai kebutuhan. Tidak bisa main potong atau main tambah, tapi harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan,” kata Dasra.
Kandidat calon bupati kerinci asal Kecamatan Gunung Raya ini menambahkan, DPRD dan Tim TAPD jangan menjadikan anggaran besar sebagai patokan. Karena, KPU mengajukan anggaran sebesar itu tentu
sudah disesuaikan dengan kebutuhan, seperti cetak kertas suara, honor PPK, PPS, KPPS dan lain sebagainya. “Tapi kalau sudah dihitung dan tidak sesuai, baru dipotong. KPU juga demikian, jangan hanya komentar di media, tapi surati secara resmi,” katanya.
Meski adanya kabar yang tersiar bahwa anggaran Pilkada Kerinci sudah disahkan dan disetujui sesuai permintaan KPU. Namun, dikalangan masyarakat informasi tersebut masih simpang siur, apakah benar kabar tersebut atau tidak. “Kabarnya sudah ditambah dari Rp 11,3 M menjadi Rp 15 M, apakah benar itu,” tanya saat menghubungi jambiglobal.com via ponsel, Sabtu (02/02).
Ketua Umum HMI Cabang Kerinci Irwandi meminta kepada KPU, PANWASLU, Eksekutif dan Legislatif harus serius. Kita tidak menginginkan dalam suksesi nanti adanya "Sirkus Politik" dan "Konspirasi". Sehingga proses dan tahapan Pilkada bisa terlaksana dan berjalan dengan Tertib, aman, damai, Jujur dan Adil, Ungkapnya Tegas
(jambiglobal.com/dhi)