SaktiNews.com, SUNGAI PENUH- Indikasi kecurangan dalam seleksi penerimaan CPNS di Kota Sungai Penuh berangsur-angsur mulai terkuak. Dalam hearing antara Komisi I DPRD Kota Sungai Penuh dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Senin (30/12) kemarin, terungkap sejumlah dugaan kecurangan yang dilakukan pemkab.
Selain dugaan penggunaan ijazah palsu oleh anak kandung Drs Pusri Amsy, MM yang sekarang menjabat Plt Kepala BKD Kota Sungai Penuh, dewan juga membeberkan seorang peserta bernama Novi Astria Yenti dengan jabatan guru bahasa Indonesia, kualifikasi pendidikan guru bahasa Indonesia yang tidak ikut tes dinyatakan lulus.
Dasar dewan membeberkan Novi tidak ikut tes berdasarkan hasil resume RSU Mayjend HA Thalib yang ditandatangani oleh dr Ikwan. Dalam resume dokter tersebut, pada tanggal 3 November 2013, saat tes tertulis dilaksanakan, Novi Astria Yenti dirawat di RSU Mayjend HA Thalib.
“Ini resume dari RSU Mayjend HA Thalib yang ditandatangni oleh dr ikwan SPB. Dalam resume ini, pada tanggal 3 November 2013, Novi Astria Yenti mengalami kecelakaan dan rawat di rumah sakit tersebut. Dia masuk RSU pukul 07.30 Wib pada tanggal 11 Oktober 2013 dan pulang kerumah pada tanggal 4 November 2013,” jelas pimpinan hearing Komisi I DPRD Kota Sungaipenuh, sambil menunjukkan berkas resume kepada dua orang perwakilan BKD yang dihadir, Kabid Mutasi dan Pengadaan Sutrisno dan Kabid Disiplin Ronal Regen.
Dewan juga meragukan kelulusan anak Plt Kepala BKD Kota Sungai Penuh Jeje Biantara dengan jabatan penyusunan program evaluasi, kualifikasi pendidikan S1 Ekonomi pembangunan dengan nilai 468. Sebab, berdasarkan informasi yang diperoleh DPRD, anak kandung orang kepercayaan Wali Kota Sungai Penuh ini kurang bisa membaca.
“Kita mendapatkan informasi, Jeje itu kurang bisa membaca. Kalau kita bandingkan dengan anak SD, mungkin lancar anak SD membaca dari dia. Soal indikasi ijazah aspal (asli tapi palsu) ini kita akan konfirmasikan dengan universitas tempat yang bersangkutan kuliah,’’ katanya.
‘’ Sepengetahuan dan informasi yang kami terima dari orang Tanah Kampung, Jeje ini hanya di rumah dan tidak pernah kuliah,” ujarnya. “Ini sangat memalukan sekali. Masak lulusan ITB, UI dan Unand tidak lulus. Malah sebaliknya, orang yang tidak pernah kuliah lulus dengan nilai yang tinggi dan mengalahkan alumni universitas terkemuka,” tegasnya.
Wakil ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Syafriadi dalam hearing itu juga membeberkan indikasi permainan uang dan indikasi pelaksanaan CPNS di Kota Sungai Penuh hanya formalitas saja. Dia mendapatkan informasi kelulusan CPNS sudah diatur jauh sebelum pelaksanaan tes digelar.
Tidak hanya itu, dia juga mengungkapkan, bahwa informasi yang diterimanya dari orang dalam BKD Kota Sungai Penuh, di internal BKD sendiri banyak yang kecewa, karena keinginan internal BKD banyak yang tidak diakomodir. “Saya mendapatkan informasi banyak yang kecewa. Termasuk Pak Sutrisno sendiri juga kecewa, karena keinginan bapak tidak diakomodir,” ujar Syafriadi kepada perwakilan BKD Sutrisno dan Ranal Regen.
Selain itu, Syafriadi juga mengungkapkan indikasi pembagian jatah antara BKD Kota Sungai Penuh dengan pusat. Berdasarkan informasi, kata dia, ada transaksi sebesar Rp 2,4 Miliar dan kemudian Rp 10 Miliar.
“Transaksinya di Padang. Apakah betul itu pak Sutrisno ?,” tanya Syafriadi kepada kabid Mutasi dan Pengadaan PNS Sutrisno. ‘’ Saya tidak mengetahui hal itu,” ujar Sutrisno kepada Syafriadi.
Menurut Syafrialdi, kecurangan pelaksaan rekrutmen CPNS Kota Sungaipenuh saat ini paling parah. “ Barusan saya terima SMS, anak kandung kakak Wali Kota yaitu, Rasmara, anaknya bernama Lucia juga lulus,” bebernya
Menyikapi pengumuman hasil CPNS ini, dia minta BKD memberikan data kepada Dewan secara lengkap. Yaitu, nama dan alamat para lulusan tersebut. Sebab, Dewan akan melakukan pengecekan langsung kepada peserta. Ini mereka lakukan karena hasil tes CPNS terindikasi sarat dengan kecurangan dan ada permainan uang.
Anggota DPRD lainnya, Kusran, Usmanadi, Hadrizal dan Edi Sunarya juga mengatakan hal yang sama. Mereka minta kepada BKD untuk menyediakan data-data lengkap sesuai dengan permintaan dewan. “Kita akan mengusut secara tuntas dan sampai keakar-akarnya,” ujar Hardizal
Di tempat terpisah. Wali Kota Sungai Penuh, Asyafri Jaya Bakri (AJB) menyangkal tudingan-tudingan adanya indikasi kecurangan penerimaan CPNS di Sungai Penuh. Dia mengaku tidak tahu adanya kecurangan-kecurangan tersebut. Selain itu, AJB menegaskan, jika memang terjadi kecurangan, dia mempersilakan aparat hukum melakukan pengusutan.
“Kalau ada kecurangan silakan usut sesuai dengan hukum yang berlaku,” katanya.
Sementara itu, DPRD Kota Sungai Penuh segera membentuk Pansus CPNS. Beberapa fraksi sudah siap. “Dari fraksi kita, kita siap membentuk Pansus,” ujar Burhanuddin, anggota DPRD dari partai Gerindra.
Menurutnya, pembentukan Pansus CPNS memang diperlukan supaya adanya efek jera. Sebab, pelaksanaan seleksi CPNS ini sarat dengan kecurangan. Yuzarlis Rusli dari Partai Golkar dan Hardizal dari partai PDI-Perjuangan juga mengatakan sama.
Menurutnya, DPRD Kota Sungaipenuh perlu membentuk Pansus CPNS, sebab, hasil CPNS saat ini teridikasi sarat dengan kecurangan. “Kita setuju dibentuk Pansus. Dan kita akan usulkan untuk membentuk Pansus,” terangnya mereka ditempat yang sama.
Sumber: Jambiindependent
