SaktiNews.com, JAMBI- Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA) mulai gerah terkait banyaknya pejabat di lingkup Pemprov Jambi terbelit kasus hukum. Kabarnya, orang nomor satu di Provinsi Jambi tersebut bakal segera merombak kabinetnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Ambok Tuo, membenarkan bakal adanya rolling pejabat. Tapi ia belum tahu kapan waktunya.Menurutnya, rolling jabatan yang akan dilakukan Gubernur nantinya lebih pada kondisi untuk penyegaran.
“Untuk roling besar itu tidak ada, hanya mengisi kekosongan jabatan dan penyegaran saja,” ungkapnya.
Ia mengatakan perombakan yang diakukan ini ekstra ketat sehingga dapat dipilih secara baik mana pimpinan yang punya kopetensi, dan loyalitas kerja yang baik.
“Hak perogatif untuk menentukan siapa yang dapat memduduki jabatan tertentu ada di Gubernur. Namun itu dipilih bukan karena ada hubungan tertentu namun yang benar-benar mampu bekerja dengan baik,” ungkapnya.
Lebih jauh ditambahkan, yang diinginkan Pemprov bukan sembarang orang. Tetapi benar-benar orang yang mempunyai hati untuk malayani dan siap dengan segala resiko yang nantinya akan diterima, dan menjadikan daerah ini semakin baik lagi kedepan.
Gubernur HBA mengatakan mutasi akan dilakukan setelah evaluasi kinerja pada akhir desember mendatang. Bagi SKPD yang kinerja rendah memang akan di nonjobkan. Ia mengatakan bahwa mutasi merupakan hal yang biasa dalam pemerintahan, dan dengan mutasi ini ia berharap adanya penyegaran dalam menjalankan tugas.
Tidak hanya itu orang-orang yang diamanahkan duduk pada jabatan tersebut diharapkan membawa hal yang lebih baik lagi terhadap kesejahteraan masyarakat. "Jabatan itu amanah, jadi tidak perlu khawatir apabila harus kehilangan jabatan, karena itu adalah amanah. Dan apabila sudah diamanahkan harus siap mengemban tugas tersebut," katanya singkat.
Selain itu, HBA juga meminta kepada SKPD untuk lebih terbuka kepada awak media. Karena dengan memberikan informasi yang terjadi, akan lebih transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Terlebih, SKPD lebih paham masalah teknis, ketimbang dirinya yang merupakan penentu kebijakan.
"Mereka juga harus terbuka," pintanya.
Menurutnya, SKPD lebih mengetahui hal-hal yang bersifat teknis. Ia menegaskan mulai saat ini dirinya mendelegasikan persoalan teknis kepada jajarannya. Sebab, dirinya tidak bisa menghafal hal-hal teknis yang cukup rumit.
"Pokoknya yang bisa saya delegasikan ke dinas, ke badan, ya saya delegasikan. Saya mulai dari sekarang" tegasnya. Namun, untuk hal-hal yang bersifat kebijakan, dirinya masih mau menjawab. Karena dirinya lebih menguasainya, dibandingkan dengan hal-hal teknis.
Di bagian lain, Walikota Jambi SY Fasha dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi terhadap semua Satuan Kerja Perangkat Deerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemkot Jambi.
‘’Mulai awal Januari saya akan melakukan evaluasi setiap SKPD yang ada, saya akan langsung interview mereka,” tegas Walikota Jambi SY Fasha.
Menurut Fasha, SKPD yang duduk saat ini pasti ada yang tidak sesuai dengan kemampuan dan latar belakang pendidikannya, sehingga dengan dirinya langsung yang melakukan interview, akan diketahui yang mana kepala dinas yang berkompetent untuk memimpin suatu SKPD.
‘’Yang jelas saat ini pasti ada pejabat yang duduk di suatu SKPD yang sesuai dengan latar pendidikanya, tentunya jika hal tersebut di biarkan akan menganggu program kerja dari SKPD itu sendiri di masa yang akan datang,”paparnya.
Diakui Fasha, bukan hanya interview yang jadi dasar penilaian nantinya, setiap SKPD nantinya juga akan menjalani tes psikologis oleh baperjakat. ‘’Selain itu kami juga meminta pihak baperjakat melihat basic pendidikan dan pengalaman kerja setiap pejabat selama ini,dengan begitu setiap pejabat yang menduduki jabatan kepala SKPD memang pejabat yang benar-benar kompeten,” tegasnya.
Fasha juga mengatakan bahwa pada evaluasi SKPD nantinya dirinya akan menjauhkan kesan dari unsur-unsur politis ataupun nepotisme, selain itu dirinya menegaskan yang menentukan suatu pejabat layak ditempatkan di suatu SKPD merupakan wewenang baperkajat.
Sumber: Jambi Ekspres
