Fesdiamon Siap Nyaleg dari Partai Demokrat

Rabu, 30 Januari 2013 | 00.46

Fesdiamon Siap Nyaleg dari Partai Demokrat

SaktiNews.com - SUNGAIPENUH - Setelah mendapatkan rekomendasi dari Ketua Partai Demokrat Kota Sungaipenuh, Asafri Jaya Bakri (AJB), Ketua Angkatan Muda Demokrat Sungaipenuh, Fesdiamon, dipastikan akan meramaikan pemilihan legislatif (pileg) Kota Sungaipenuh 2014 mendatang.
Menurut Fesdiamon, rekomendasi Ketua Demokrat Kota Sungaipenuh merupakan bentuk simpatik terhadap dirinya yang dinilai mampu untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam Kota Sungaipenuh.
"Dalam sebuah diskusi antara saya dengan Ketua Demokrat Kota Sungaipenuh bapak Asafri (AJB) mengatakan bahwa saya adalah salah satu pilihan beliau mengembangkan AMD di Kota Sungaipenuh," kata Fesdiamon meniru ucapan AJB.
Dengan adanya dukungan moril dari AJB yang disertai adanya minat untuk berkecimpung dalam dunia politik, dirinya optimis ikut serta dalam pemilihan legislatif DPRD Kota Sungaipenuh yang hanya tinggal beberapa bulan lagi.
"Ya, beliau (AJB) merekomendasikan saya untuk ikut dalam pemilihan caleg nanti, didalam memperjuangkan aspirasi masyarakat kota Sungaipenuh secara keseluruhan,” terangnya.
Tidak hanya itu saja, Fesdiamon memiliki target, menjadi Ketua DPRD Kota Sungaipenuh. Artinya, lanjut Fesdiamon, tidak hanya merekrut suara dari dapil, akan tetapi juga mengunggulkan partai yang masih berkuasa saat ini pada tahun 2014.
"Target kita ini sangat rasional, karena peluang Demokrat di Kota Sungaipenuh cukup besar,” katanya optimis.
Mahasiswa pasca sarjana, Fakultas Hukum Universitas Jambi ini dinilai salah satu sosok muda yang memiliki potensi seta memiliki vokal yang handal.  (infojambi.com/FEO)

AJB: Fikar Azami Yang Berhak Jadi Ketua DPRD Kota Sungai Penuh

Senin, 12 Mei 2014 | 11.09

AJB: Fikar Azami Yang Berhak Jadi Ketua DPRD Kota Sungai Penuh

Walikota Sungai Penuh dan Fikar Azami

SaktiNews.com, SUNGAIPENUH - Kemenangan Partai Demokrat di Kota Sungaipenuh pada Pileg 9 April lalu memang tak terbantahkan. Partai penguasa ini mampu mendulang suara tertinggi dari 11 partai lainnya untuk perebutan kursi DPRD Kota Sungaipenuh.

Bahkan Partai Demokrat mendapat 5 kursi dari 25 kursi yang diperebutkan, sedangkan partai lain hanya mendapat 3 kursi. Bahkan PKPI dan PBB tidak sama sekali jatah kursi legislatif itu.

Secara otomatis Partai Demokrat akan menduduki kursi Ketua DPRD Kota Sungaipenuh. Dari hasil pengamatan harian ini, sesuai dengan hasil pleno KPU Kota Sungaipenuh beberapa waktu lalu, Fikar Azami caleg no urut 1 Partai Demokrat yang maju di daerah pemilihan (dapil) III Sungaipenuh merupakan caleg suara tertinggi di Partai Demokrat.

Ketua DPC Partai Demokrat Sungaipenuh Asyafri Jaya Bakri (AJB) terlihat ngotot untuk memuluskan Fikar Azami menjadi Ketua DPRD Kota Sungaipenuh. Pasalnya, ketika ditanya terkait hal itu, beberapa waktu lalu. AJB mengaku suara terbanyak merupakan faktor peniaian. Dan menurutnya tidak ada aturan yang mengatur jika putra walikota tidak berhak menjadi Ketua DPRD. Namun demikian, menurutnya yang memutuskan hal tersebut bukanlah pengurus DPC, akan tetapi pengurus DPD Demokrat Provinsi Jambi.

“Jika mengacu kepada suara terbanyak, ya Fikar Azami lah yang berhak. Terkait Fikar merupakan putra kandung saya, tidak ada yang melarang jika saya menjabat walikota dirinya tidak boleh jadi Ketua DPRD. Namun demikian, keputusan tetap berada di DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi,” kata AJB kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Sumber: Harian Jambi

SaktiNews.com Email : kerincisaktigrup@gmail.com Twitter : @sakti_news

Putra Walikota Sungai Penuh Dituding Atur CPNS

Kamis, 26 Desember 2013 | 17.10

Putra Walikota Sungai Penuh Dituding Atur CPNS

SaktiNews.com - Sungai Penuh, Fikar Azami, putra Walikota Sungaipenuh Asyafri Jaya Bakri (AJB) dituding terlibat menentukan kelulusan peserta tes CPNS. Dari 200 peserta yang diumumkan lulus, sedikitnya 11 orang adalah anak, keluarga, kerabat dan anggota tim sukses AJB.

Hasil seleksi CPNS Pemkot Sungaipenuh diumumkan pada Selasa (24/12) malam. Dari data yang dihimpun Harian Jambi, tiga ajudan petinggi Sungaipenuh dinyatakan lulus. Yakni, Hendi Kurniadi (ajudan Walikota) yang lulus sebagai verifikator keuangan, Badri Wijaya (ajudan Ketua DPRD) untuk formasi penyuluh KB, dan Kamsir (ajudan Kepala BKD) yang juga lulus di posisi penyuluh KB.

Selain itu, muncul pula nama Jeje Biantara (putra kandung Kepala BKD Pusry Amsi), Ike Kurniawan (kepokanakan Pusri Amsy), Rocky Adiantawari (anak kandung Kabag Umum Sekretariat DPRD Abrar Dani), serta Shinta Eriana dan Sandra Febrial (keduanya anak kandung Bendahara Bagian Umum Setda Asrial).

Nama-nama lain yang dinyatakan lulus adalah Ulandari dan Roli Eko Purnama (keduanya keluarga dekat Kepala Dinas Kesehatan Kota Aflizar) dan Muhammad Wira Dinata (keluarga dekat Sekretaris BKD Nasran).

Zarman Efendi dari LSM Forjam menuding Fikar Azami ikut bermain menentukan kelulusan para peserta CPNS tersebut. Sebab, dia sendiri pernah mengecek dugaan permainan Fikar. Melalui telepon, dia menghubungi sang putra Walikota yang juga calon anggota legislatif DPRD Kota Sungaipenuh dari Partai Demokrat.

Kepada Fikar, dia mengaku meminta bantuan untuk meluluskan salah satu keponakannya yang mengikuti tes CPNS. Saat itu, kata Efendi, Fikar menyanggupinya. “Fikar bilang, ‘Oke, Bang, hubungi Hendi’,” kata Efendi kepada Harian Jambi, kemarin (25/12). Jawaban Fikar diberikan melalui SMS.

Hendi yang disebut Fikar adalah ajudan Walikota. “Itu berarti bisa dibantu, berbanding terbalik dengan ucapan Walikota AJB bahwa untuk lulus CPNS tidak bisa dibantu,” tambah Efendi lagi. Efendi lalu menunjukkan SMS dari Fikar ke Harian Jambi.

Atas saran Fikar, Efendi lalu menghubungi Hendi. Rupanya, kata Efendi, Hendi sudah mendapat pemberitahuan dari Fikar soal permintaan itu. Makanya, kepada Efendi, Hendi langsung menyebutkan tarif Rp 135 juta untuk meluluskan keponakannya yang lulusan D-3. Namun, masih menurut Efendi, tiga hari kemudian tarifnya naik menjadi Rp 175 juta.

Dikonfirmasi soal temuan ini tadi malam, Hendi Kurniadi mengelak pernah menyatakan kesediaan membantu meluluskan keponakan Efendi dengan meminta imbalan Rp 135-175 juta. Dia hanya mengaku pernah berkomunikasi dengan Efendi terkait masalah CPNS.

“Memang ado,” ucapnya dengan nada gemetar. “Tapi aku bilang dak bisa bantu. Aku bae honor,” lanjutnya. Dia juga membantah pernah diminta Fikar untuk membahas permintaan Efendi.

Fikar juga mengelak tudingan ikut bermain dalam menentukan kelulusan CPNS Kota Sungaipenuh. “Dak ado itu, ya silakanlah (menuduhnya bermain, Red),” katanya menjawab telepon Harian Jambi tadi malam. Namun, dia tidak mengelak mengenal Efendi.

Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempur), Miko Adri, menduga kuat ada rekayasa dalam penentuan peserta yang lulus tes CPNS di Sungaipenuh. Pasalnya, menurut Miko, passing grade Kota Sungaipenuh sangat tinggi. Rata-rata peserta yang lulus mendapat nilai di atas 400, dan tertinggi 468.

Di daerah lain, seperti Belitung Timur, rata-rata nilai kelulusan hanya 300-an. “Dari nilai saja ini sudah tidak masuk akal. Apakah hebat nian lulusan perguruan tinggi kito ini,” katanya. Dia mengatakan akan mendesak Pemkot Sungaipenuh membatalkan pengumuman hasil seleksi tersebut

AJB Paksakan SK-kan CPNS Yang Bermasalah

Sabtu, 03 Mei 2014 | 17.49

AJB Paksakan SK-kan CPNS Yang Bermasalah

SaktiNews.com, KERINCI - Kasus kecurangan rekrutmen tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kota Sungaipenuh sudah memasuki bulan Mei 2014 dari laporan sejumlah masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Desember lalu, hingga kini belum ada titik terang terkait pengusutan kasus yang melibatkan penguasa Kota Sungaipenuh yaitu Walikota Asafri Jaya Bakri (AJB) Wakil Walikota Ardinal Salim, Sekretaris Daerah Pusri Amsyi serta Ketua DPRD Satmar Lendan.

Meski sejumlah saksi dan bukti terkait kecurangan telah berada di pihak Polres namun belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini, diduga kasus CPNS Sungaipenuh sengaja didiamkan oleh pihak Polres Kerinci. Pasalnya, sejak dilaporkannya dugaan kecurangan pada hasil kelulusan pasca diumumkannya hasil tes, oleh 4 LSM diantaranya Geger, Forjam, Jamtos dan Seroja. Terkait kelulusan Jeje Biantara yang merupakan anak kandung dari Sekda Kota Sungaipenuh, Jeje Biantara yang diduga kuat menggunakan ijazah palsu, serta indikasi kelulusan Novi yang tanpa tes namun dinyatakan lulus.

Sejak dikonfirmasi Harian Jambi beberapa bulan yang lalu, tahapan kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan hingga saat ini. Kapolres Kerinci AKBP Abdul Muin, melalui Kanit Reskrim Polres Kerinci Sumardi Samad SSos membantah bahwa adanya dugaan pihak Polres Kerinci sengaja mendiamkan kasus kecurangan tes CPNS Kota Sungaipenuh tahun 2013 lalu.

Pasalnya hingga berita ini diterbitkan, pihaknya mengaku Polres masih serius memproses kasus kecurangan CPNS Kota Sungaipenuh. Terbukti bahwa hingga saat ini masih melakukan proses penyidikan dari hasil temuan dan laporan pelapor.

"Sangat tidak benar jika ada yang beranggapan kami sengaja mendiamkan kasus dugaan kecurangan tes CPNS Sungaipenuh. Hingga saat ini kami masih serius melakukan penyidikan. Hanya saja, di Polres Kerinci personel kita terbatas.

Sedangkan kasus yang dihadapi sangat banyak, begitu juga kegiatan yang padat," kata Kanit kepada harian ini.

Bahkan saat dikonfirmasi Harian Jambi, Sabtu (03/5) pagi, kepada harian ini Sumardi mengaku bahwa dalam beberapa hari ini akan diberangkatkan Polres Kerinci menuju Puslafor Palembang, dalam rangka penyidikan kasus kelulusan Jeje Biantara yang diduga menggunakan ijazah palsu pada tes CPNS Kota Sungaipenuh tahun 2013 lalu.

"Yakin sajalah kita akan usut kasus ini sampai tuntas. Sekarang saja kita sedang dalam proses penyidikan. Besok mungkin kita sudah sampai di Palembang dengan tujuan pengembangan kasus ini juga," pungkasnya.

Meski masih dalam tahap penyidikan di Polres Kerinci, namun Walikota Sungaipenuh getol untuk mengeluarkan SK para peserta yang dinyatakan lulus pada tes 2013 kemarin, meski diduga kuat penuh dengan kecurangan dan permainan uang yang nilainya cukup mencengangkan Rp 200 juta sampai Rp 225 juta. Banyak kalangan menilai AJB cukup berisiko mengeluarkan SK para peserta CPNS yang lulus melalui kecurangan, jika nantinya penyidikan di Polres terbukti terjadi kecurangan maka walikota berpeluang bakal menerima konsekuensi hukum di balik keputusannya tersebut yang menandatangani SK para pembayar untuk lulus. (*)

Sumber: harianjambi

SaktiNews.com Email : kerincisaktigrup@gmail.com Twitter : @sakti_news

Anggarkan Pendidikan Kota Sungaipenuh Rp 204 M

Jumat, 08 Maret 2013 | 22.35

Anggarkan Pendidikan Kota Sungaipenuh Rp 204 M

SaktiNews.com, SUNGAIPENUH - Wali Kota Sungaipenuh, Asyafri Jaya Bakri (AJB) mulai merealisasikan janjinya, mewujudkan Kota Sungaipenuh sebagai kota pendidikan di Provinsi Jambi.

 Pada APBD 2013 ini, sedikitnya 35 persen anggaran dialokasikan untuk kegiatan pendidikan. Seperti untuk beasiswa, sertifikasi guru, dan kegiatan pendidikan lainnya. Jumlahnya mencapai Rp 204 miliar, dari Rp 600 miliar total APBD 2013.

 Dengan jumlah dana sebanyak ini, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang tidak bisa mengikuti pendidikan di Sungaipenuh. "Kita tidak main-main dengan SDM. Sebab, apabila SDM sudah baik, maka yang lainnya berlahan-lahan akan iku membaik," kata AJB.

 Selain mengalokasikan dana yang besar, Pemkot Sungaipenuh juga sudah menjalin kerjasama dengan Uversitas Jambi dan Universitas Negeri Padang untuk meningkatkan kemampuan tenaga pendidik.

 "Untuk peralatan IT juga terus kita evaluasi. Jika memang dianggap kurang maka akan ditambah, dengan menggunakan anggaran yang sudah disediakan. Kita menginginkan peningkatan SDM," ujarnya.

 Mantan Rektor IAIN STS Jambi ini menjelaskan, Pemkot Sungaipenuh tidak hanya memprioritaskan mutu pendidikan, namun mempersiapkan anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur.

 Hal itu dilakukan untuk peningkatan sarana dan prasarana, terutama pada lima sekolah kejuruan di Sungaipenuh.

 "Selain peningkatan SDM dan profesionalisme guru, kita memiliki 5 SMK di Sungaipenuh, untuk peningkatan mutu pendidikan. Kita akan lakukan rehabilitasi sarana dan pengadaan sarana yang baru," kata AJB.

 Penegasan ini diperkuat Kadis Pendidikan Sungaipenuh, melalui sekretarisnya, Pagaruyung. Menurutnya, 5 sekolah SMK yang ada perlu dilakukan pembenahan dan pengadaan peralatan, sebagai perangkat pendukung peningkatan pendidikan.

 "Kalau dibilang jauh tertinggal, itu tidak pas. Sebab 2010, SMK yang ada di Sugaipenuh juga mengikuti perlombaan-perlombaan yang dilaksanakan pada tingkat provinsi. Yang juga menjadi pemenang dalam perlombaan," katanya. (tribunjambi)

AJB Tolak Disebut Curang, DPRD Siap Bikin Pansus

Selasa, 31 Desember 2013 | 23.36

AJB Tolak Disebut Curang, DPRD Siap Bikin Pansus

SaktiNews.com, SUNGAI PENUH- Indikasi kecurangan dalam seleksi penerimaan CPNS di Kota Sungai Penuh berangsur-angsur mulai terkuak. Dalam hearing antara Komisi I DPRD Kota Sungai Penuh dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Senin (30/12) kemarin, terungkap sejumlah dugaan kecurangan yang dilakukan pemkab.

Selain dugaan penggunaan ijazah palsu oleh anak kandung Drs Pusri Amsy, MM yang sekarang menjabat Plt Kepala BKD Kota Sungai Penuh, dewan juga membeberkan seorang peserta bernama Novi Astria Yenti dengan jabatan guru bahasa Indonesia, kualifikasi pendidikan guru bahasa Indonesia yang tidak ikut tes dinyatakan lulus.

Dasar dewan membeberkan Novi tidak ikut tes berdasarkan hasil resume RSU Mayjend HA Thalib yang ditandatangani oleh dr Ikwan. Dalam resume dokter tersebut, pada tanggal 3 November 2013, saat tes tertulis dilaksanakan, Novi Astria Yenti dirawat di RSU Mayjend HA Thalib.

“Ini resume dari RSU Mayjend HA Thalib yang ditandatangni oleh dr ikwan SPB. Dalam resume ini, pada tanggal 3 November 2013, Novi Astria Yenti mengalami kecelakaan dan rawat di rumah sakit tersebut. Dia masuk RSU pukul 07.30 Wib pada tanggal 11 Oktober 2013 dan pulang kerumah pada tanggal 4 November 2013,” jelas pimpinan hearing Komisi I DPRD Kota Sungaipenuh, sambil menunjukkan berkas resume kepada dua orang perwakilan BKD yang dihadir, Kabid Mutasi dan Pengadaan Sutrisno dan Kabid Disiplin Ronal Regen.

Dewan juga meragukan kelulusan anak Plt Kepala BKD Kota Sungai Penuh Jeje Biantara dengan jabatan penyusunan program evaluasi, kualifikasi pendidikan S1 Ekonomi pembangunan dengan nilai 468. Sebab, berdasarkan informasi yang diperoleh DPRD, anak kandung orang kepercayaan Wali Kota Sungai Penuh ini kurang bisa membaca.

“Kita mendapatkan informasi, Jeje itu kurang bisa membaca. Kalau kita bandingkan dengan anak SD, mungkin lancar anak SD membaca dari dia. Soal indikasi ijazah aspal (asli tapi palsu) ini kita akan konfirmasikan dengan universitas tempat yang bersangkutan kuliah,’’ katanya.

‘’ Sepengetahuan dan informasi yang kami terima dari orang Tanah Kampung, Jeje ini hanya di rumah dan tidak pernah kuliah,” ujarnya. “Ini sangat memalukan sekali. Masak lulusan ITB, UI dan Unand tidak lulus. Malah sebaliknya, orang yang tidak pernah kuliah lulus dengan nilai yang tinggi dan mengalahkan alumni universitas terkemuka,” tegasnya.

Wakil ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Syafriadi dalam hearing itu juga membeberkan indikasi permainan uang dan indikasi pelaksanaan CPNS di Kota Sungai Penuh hanya formalitas saja. Dia mendapatkan informasi kelulusan CPNS sudah diatur jauh sebelum pelaksanaan tes digelar.

Tidak hanya itu, dia juga mengungkapkan, bahwa informasi yang diterimanya dari orang dalam BKD Kota Sungai Penuh, di internal BKD sendiri banyak yang kecewa, karena keinginan internal BKD banyak yang tidak diakomodir. “Saya mendapatkan informasi banyak yang kecewa. Termasuk Pak Sutrisno sendiri juga kecewa, karena keinginan bapak tidak diakomodir,” ujar Syafriadi kepada perwakilan BKD Sutrisno dan Ranal Regen.

Selain itu, Syafriadi juga mengungkapkan indikasi pembagian jatah antara BKD Kota Sungai Penuh dengan pusat. Berdasarkan informasi, kata dia, ada transaksi sebesar Rp 2,4 Miliar dan kemudian Rp 10 Miliar.

“Transaksinya di Padang. Apakah betul itu pak Sutrisno ?,” tanya Syafriadi kepada kabid Mutasi dan Pengadaan PNS Sutrisno. ‘’ Saya tidak mengetahui hal itu,” ujar Sutrisno kepada Syafriadi.

Menurut Syafrialdi, kecurangan pelaksaan rekrutmen CPNS Kota Sungaipenuh saat ini paling parah. “ Barusan saya terima SMS, anak kandung kakak Wali Kota yaitu, Rasmara, anaknya bernama Lucia juga lulus,” bebernya

Menyikapi pengumuman hasil CPNS ini, dia minta BKD memberikan data kepada Dewan secara lengkap. Yaitu, nama dan alamat para lulusan tersebut. Sebab, Dewan akan melakukan pengecekan langsung kepada peserta. Ini mereka lakukan karena hasil tes CPNS terindikasi sarat dengan kecurangan dan ada permainan uang.

Anggota DPRD lainnya, Kusran, Usmanadi, Hadrizal dan Edi Sunarya juga mengatakan hal yang sama. Mereka minta kepada BKD untuk menyediakan data-data lengkap sesuai dengan permintaan dewan. “Kita akan mengusut secara tuntas dan sampai keakar-akarnya,” ujar Hardizal

Di tempat terpisah. Wali Kota Sungai Penuh, Asyafri Jaya Bakri (AJB) menyangkal tudingan-tudingan adanya indikasi kecurangan penerimaan CPNS di Sungai Penuh. Dia mengaku tidak tahu adanya kecurangan-kecurangan tersebut. Selain itu, AJB menegaskan, jika memang terjadi kecurangan, dia mempersilakan aparat hukum melakukan pengusutan.

“Kalau ada kecurangan silakan usut sesuai dengan hukum yang berlaku,” katanya.

Sementara itu, DPRD Kota Sungai Penuh segera membentuk Pansus CPNS. Beberapa fraksi sudah siap. “Dari fraksi kita, kita siap membentuk Pansus,” ujar Burhanuddin, anggota DPRD dari partai Gerindra.

Menurutnya, pembentukan Pansus CPNS memang diperlukan supaya adanya efek jera. Sebab, pelaksanaan seleksi CPNS ini sarat dengan kecurangan. Yuzarlis Rusli dari Partai Golkar dan Hardizal dari partai PDI-Perjuangan juga mengatakan sama.

Menurutnya, DPRD Kota Sungaipenuh perlu membentuk Pansus CPNS, sebab, hasil CPNS saat ini teridikasi sarat dengan kecurangan. “Kita setuju dibentuk Pansus. Dan kita akan usulkan untuk membentuk Pansus,” terangnya mereka ditempat yang sama.

Sumber: Jambiindependent

AJB Terlalu Memaksakan Anaknya Jadi Ketua DPRD

Senin, 12 Mei 2014 | 11.21

AJB Terlalu Memaksakan Anaknya Jadi Ketua DPRD

SaktiNews.com, SUNGAIPENUH - Kemenangan Partai Demokrat di Kota Sungaipenuh pada Pileg 9 April lalu memang tak terbantahkan. Partai penguasa ini mampu mendulang suara tertinggi dari 11 partai lainnya untuk perebutan kursi DPRD Kota Sungaipenuh.

Bahkan Partai Demokrat mendapat 5 kursi dari 25 kursi yang diperebutkan, sedangkan partai lain hanya mendapat 3 kursi. Bahkan PKPI dan PBB tidak sama sekali jatah kursi legislatif itu.

Secara otomatis Partai Demokrat akan menduduki kursi Ketua DPRD Kota Sungaipenuh. Dari hasil pengamatan harian ini, sesuai dengan hasil pleno KPU Kota Sungaipenuh beberapa waktu lalu, Fikar Azami caleg no urut 1 Partai Demokrat yang maju di daerah pemilihan (dapil) III Sungaipenuh merupakan caleg suara tertinggi di Partai Demokrat.

Akan tetapi, dikarenakan Fikar merupakan putra kandung Walikota Sungaipenuh yang berusia muda dan baru kali ini terjun di dunia politik, membuat banyak kalangan yang tidak setuju dengan rencana akan ditetapkannya Fikar menjadi ketua DPRD Kota Sungaipenuh oleh pengurus DPD Demokrat Provinsi Jambi dan DPC Demokrat Kota Sungaipenuh.

Seperti halnya yang disampaikan Ketua LSM Seroja, Salimin mengaku sangat tidak etis jika Fikar Azami ditetapkan PD sebagai orang yang menduduki kursi Ketua DPRD. Menurutnya, jika berpandangan pada suara terbanyak, memang tidak bisa dipungkiri Fikar lah yang berhak, dan di bawah suara Fikar ada Fajran yang merupakan caleg suara tertinggi di dapil II yang juga merupakan caleg Partai Demokrat.

“Kita bukan tidak setuju dengan Demokrat, yang akan menetapkan putra Walikota Sungaipenuh menjadi Ketua DPRD Sungaipenuh. Meski Fikar memang mendapat suara tertinggi dari seluruh caleg Demokrat bahkan seluruh caleg yang maju untuk DPRD Kota Sungaipenuh. Akan tetapi tidak mutlak karena suara tertinggi ia yang harus jadi Ketua DPRD,” ujarnya.

Lebih jauh, menurutnya yang menjadi bahan pertimbangan partai tentu bukan hanya dari jumlah suara. Tentu ada faktor penilaian lain. Seperti jabatan di partai, unsur senioritas dan lain-lain.

“Usianya masih sangat muda, tentu pengalamannya di dunia perpolitikan dan pemerintahan itu juga minim. Hal ini tentu akan berdampak buruk pada produk bahkan kebijakan dewan yang semestinya selalu berpihak kepada rakyat, kita berharap penilaian DPD dan DPC untuk menentukan pimpinan bukan hanya melihat jumlah suara saja. Akan tetapi unsus senioritas, integritas serta kapasitas juga jadi pertimbangan,” ujar Salimin Ketua LSM Seroja kepada Harian Jambi.

Senada yang disampaikan ketua LSM Seroja, salah seorang pengamat politik Kerinci yang merupakan salah seorang mantan anggota DPRD Kerinci, Samsul Arifin dikonfirmasi Harian Jambi, Kamis (8/5). Terkait rencana melenggangnya putra Walikota Sungaipenuh menjadi Ketua DPRD Kota Sungaipenuh. Dirinya berpandangan, secara aturan memang tidak ada yang melarang jika bapaknya sebagai walikota dan putranya sebagai Ketua DPRD. Numun, secara etika publik tentu banyak hal yang mesti dipertimbangkan oleh DPD dan DPC Demokrat Kota Sungaipenuh.

“Ya, secara aturan kepartaian itu sah-sah saja. Bahkan suara terbanyak memang merupakan penilaian. Akan tetapi, jika dilihat dari kapasitas Walikota Sungaipenuh Asyafri jaya Bakri (AJB) yang juga merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Sungaipenuh. Tentu banyak hal yang mesti dipertimbangkan. Sebab, jika hal ini tetap dipaksakan terjadi. Kita menilai akan berdampak buruk pada jalannya pemerintahan Kota Sungaipenuh,” singkat politisi senior kepada harian ini. 


Sumber: Harian Jambi

SaktiNews.com Email : kerincisaktigrup@gmail.com Twitter : @sakti_news

MZ Sebut Ada Keterlibatan AJB, Dalam Pemenangan Adzan

Jumat, 20 Desember 2013 | 00.34

MZ Sebut Ada Keterlibatan AJB, Dalam Pemenangan Adzan

SaktiNews.com - Jakarta, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan perkara nomor 125/PHPU.D-XI/2013 tentang Perselisihan Hasil Pilkada Kerinci.

Kuasa Hukum termohon, Maiful Effendi mengatakan, sidang dijadwalkan pukul 09.00 WIB dengan agenda mendengarkan laporan KPU, KPU Provinsi Jambi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi Jambi, dan Panwaslu Kerinci.

“Agenda sidang hanya menyampaikan laporan. Apakah laporan itu ditindaklanjuti atau dipending karena keberatan Murasman , tu besok baru tahu,” katanya.

Untuk materi keberatan Murasman-Zubir Dahlan (MZ), menurut Maiful terdiri dari tiga poin, yakni dugaan permasalahan DPT, dugaan keterlibatan PNS dan Walikota Sungaipenuh Asafri Jaya Bakri (AJB) dalam pemenangan Adirozal-Zainal Abidin (Adzan) dan dugaan permainan money politik.

“Katanya ada keterlibatan PNS Sungaipenuh untuk mempengaruhi pemilih, kemudian ada juga keterlibatan Walikota Sungaipenuh dalam keberatannya,” ujarnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum MZ, Arteria Dahlan mengatakan, dalam keberatan yang disampaikan ke MK, pihaknya menyampaikan beberapa pelanggaran yang terjadi saat pemungutan suara ulang (PSU).

“Dikatakan bahwa PSU kemarin untuk memulih demokrasi, padahal terbukti demokrasinya tidak pulih yang ada justru terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif, itu dilakukan oleh Adzan. Justru yang ada saat ini pengkodisian demokrasi yang ada dalam transaksi politik. Suaranya Murasman itu sama segitu juga, yang ada pengalihan suara,” katanya.

Ia juga keberatan dengan adanya dugaan keterlibatan PNS dilingkungan Pemkot Sungaipenuh. “Semua kita buktikan dipersidangan nanti, bukan hanya Walikota, Mantan Sekda dan juga banyak pejabat-pejabat yang terlibat,” tuturnya.

Ditambahkan Arteria, pihaknya juga tidak terima putusan MK sebelumnya tanpa melibatkan Panwaslu. “Kami akan protes itu. Kenapa mau melakukan PSU Panwaslu tidak dipanggil, MK tidak bisa menilai fakta hukum, seharusnya dia panggil dulu Panwaslu. Kemarin yang melanggar itu MZ apa Adzan sehingga dilakukan PSU. Itu juga banyak melanggar kenapa MK tutup mata. Putusan kemarin itu ganjil, kita minta keadilan hari ini,” tambahnya.

Namun pihaknya belum tahu kapan jadwal pihaknya membeberkan keberatan tersebut di persidangan. “Kita masih menunggu kapan jadwal kita menyampaikan itu,” tukasnya.

3 Nama Calon Sekda Telah Dikirim

Sabtu, 07 Desember 2013 | 13.40

3 Nama Calon Sekda Telah Dikirim

SaktiNews.com - Sungai Penuh, Tiga nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sungaipenuh telah dikirimkan Walikota Sungaipenuh ke Gubernur Jambi. Berdasarkan sumber koran ini di Pemkot Sungaipenuh, nama-nama yang dikirim itu adalah Pusri Amsi, Asisten Walikota, Yuskal Peltu Sekda dan Fitra Helmi, Kepala Bappeda Kota Sungaipenuh.

Walikota Sungaipenuh Asafri Jaya Bakri (AJB) sebelumnya sempat menyebutkan sejumlah nama calon Sekda Sungaipenih, seperti Pusri Amsi, Yuskal, Marshal, Joni Wardi, Fitra Helmi dan Yulia Roza.

Kabag Humas Kota Sungaipenuh Alvian dikonfirmai Jambi Ekspres mengaku belum mengetahui siapa saja nama calon sekda yang diajukan ke Jambi. "Saya belum mengetahui, nanti akan saya coba konfirmasikan dengan Walikota," kata Alvian.

Sementara itu, informasi yang berkembang di Pemkot Sungaipenuh calon terkuat untuk menjadi Sekda adalah Pusri Amsi. Bahkan sejumlah calon lain sudah terlihat pesimis. Seperti diungkapkan Marsal sebelumnya, dirinya mengaku tidak berharap untuk menjadi Sekda, bahkan dia sudah yakin Walikota sudah punya pilihan.

Demikian juga dengan Fitra Helmi juga bersikap pesimis terkait calon Sekda, namun Fitra mengaku siap jika nantinya diamanahkan untuk melaksanakan tugas itu

Dewan Desak Polres Segera Panggil Kepala BKD dan Anak Walikota

Sabtu, 04 Januari 2014 | 21.07

Dewan Desak Polres Segera Panggil Kepala BKD dan Anak Walikota

SaktiNews.com, Sungai Penuh – Polres Kerinci diminta tidak hanya memfokuskan pengusutan dugaan rekayasa dan manipulasi seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Sungaipenuh pada dugaan penggunaan ijazah palsu. Penyidik diminta memanggil dan memeriksa Fikar Azami, putra WalikotaSungaipenuh Asyafri Jaya Bakri (AJB).

Desakan itu muncul setelah DPRD dan penyidik memanggil dan memeriksa sejumlah pejabat BKDSungaipenuh. Di antara yang dipanggil DPRD adalah Kepala Bidang Disiplin Zahirman dan Kabid Pengadaan, Kepangkatan, Mutasi dan Pensiun Sutrisno, bersama dua pegawai BKD lainnya, yakni Ronal Regen dan Nasran.

Sedangkan Kepala BKD Pusri Amsy dan Fikar Azami belum tersentuh. Padahal, menurut Ketua LSM Forjam Zarman Effendi, Pusri dan Fikar termasuk para pihak yang diduga terlibat kuat mengaturkecurangan pada seleksi CPNS Sungaipenuh. Karena itu, Efendi mendesak polisi mengusut tuntas dugaan keterlibatan Fikar dan Pusri.

Sejak awal, kata Efendi, dia memegang sejumlah bukti terkait keterlibatan Fikar dalam menentukan kelulusan. “Polisi harus periksa anak AJB, juga ajudannya. Sebab, keduanya memiliki peran besar dalam mengatur siapa yang lulus,” cetusnya tadi pagi.

Hal senada disampaikan Direktur LSM Gema Gugatan Rakyat (Geger) Zoni Irawan. Zoni meminta penyidik lebih serius menangani laporan masyarakat terkait indikasi kecurangan pelaksanaan CPNS, mulai dari transaksi uang, lulusnya sejumlah anak dan kerabat pejabat, indikasi ijazah palsu hingga lulusnya peserta tanpa tes tertulis.

Menurut Zoni, panitia bersama sejumlah pejabat Kota Sungaipenuh terindikasi melakukan tindak pidana sehingga harus dilakukan penyelidikan secara serius. “Fikar itu harus diseret dan diperiksa. Jangan cuma sampai pada panitia bawah saja,” tegasnya tadi pagi.

Kecurangan dalam penerimaan CPNS, menurut Zoni, sudah sangat meresahkan masyarakat kota dingin itu. Karena itu, penyelidikan oleh Polres Kerinci sangat ditunggu oleh masyarakat. “Ini kredibilitas kepolisian taruhannya. Sebab, perhatian masyarakat tertuju pada penyelesaian kasus ini,” ujarnya lagi.

Sebelumnya, Kapolres Kerinci AKBP A Mun’im memastikan semua laporan yang berkaitan dengan indikasi pidana dalam penerimaan CPNS Sungaipenuh akan ditindaklanjuti. “Kita masih puldata (mengumpulkan data, red), maka kita panggil panitia CPNS-nya dulu,” jelasnya.

Selain memeriksa tiga panitia, penyidik Polres Kerinci juga sudah mengambil data di RSUD HA Thalibterkait dugaan peserta tes CPNS yang lulus padahal tidak mengikuti tes tertulis. Sebab, pada saat tesdilakukan, peserta yang diketahui bernama Novi Astria Yenti mengalami kecelakaan sehingga dilarikan kerumah sakit. “Ada penyidik yang ke RSUD,” ujarnya.

Kapolres mengaku pemeriksaan terhadap panitia dilakukan bertahap, dimulai dari bawah. “Yang di bawah dulu, baru yang lain. Kita akan terus proses kasus ini untuk membuktikan kebenarannya,” tegasnya lagi.

Sementara itu, DPRD Sungaipenuh juga tidak menghentikan proses tindaklanjut terkait indikasikecurangan dalam seleksi CPNS. Wakil Ketua Komisi I Hardizal mengatakan sudah melayangkan suratpanggilan kedua untuk Kepala BKD Pusri Amsyi.

Sejumlah LSM melaporkan indikasi pidana pada seleksi penerimaan CPNS Sungaipenuh. Salah satunya terkait lulusnya Jeje Biantara, putra Kepala BKD Sungaipenuh Pusri Amsy, untuk formasi penyusun program dan evaluasi dengan kualifikasi pendidikan S-1 ekonomi manajemen. Jeje diduga menggunakan ijazah asli tapi palsu dari salah satu perguruan tinggi di Medan.

Masalah lain yang disoal adalah lulusnya sejumlah orang dekat pejabat. Di antaranya, Hendi Kurniadi (ajudan walikota), Ferdinal (ajudan wakil walikota), Badri Wijaya (ajudan Ketua DPRD), Kamsir (ajudan Kepala BKD), dan Rocky Adiantawari (anak Kabag Umum Sekretaraiat DPRD).

Ada pula temuan seorang peserta yang lulus padahal diduga tidak mengikuti tes tertulis, yakni atas nama Novi Astria Yenti, yang lulus untuk formasi guru bahasa Indonesia. Dari penelusuran Harian Jambi, saat tes tertulis digelar pada 3 November 2013, Novi mengalami kecelakaan dan dilarikan ke IGD RSUD HA Thalib.

Sumber: harianjambi.com

Inilah Hasil Semntara Pertemuan Tokoh Kumun dan Tj Pauh di Rumdis Bupati

Selasa, 11 November 2014 | 10.06

Inilah Hasil Semntara Pertemuan Tokoh Kumun dan Tj Pauh di Rumdis Bupati

SaktiNews.com, KERINCI -  Pertemuan tokoh masyarakat Kumun dan Tanjung Pauh Mudik di rumah dinas bupati Kerinci yang dimulai sebelum Subuh tadi (11/11) hingga kini masih berlangsung.

‘’Kita sedang melakukan pertemuan membahas konflik ini,’’ ujar Walikota Sungaipenuh AJB saat dikonfirmasi pagi ini (11/11).

Kabag Humas Setda Kerinci Edi Ruslan yang juga dikonfirmasi via ponselnya menambahkan, pertemuan sempat terhenti untuk menunaikan sholat Subuh, setelah itu, kembali dilanjutkan.

‘’Sekarang sudah dilanjutkan lagi,’’ ujar Edi Ruslan Selasa (11/11).

Menurutnya, sementara ini, dari hasil pertemuan tersebut semua pihak meminta proses hukum bisa dijalankan dan pelaku pengeroyokan segera menyerahkan diri.

‘’Itu hasil pertemuan sementara,’’ kata Edi Ruslan

Sumber: jambiupdate.com

Baca Juga
Bentrok Antar Warga Tj Pauh vs Kumun Telah Merenggut Nyawa
Rumah Mantan Kepala MAN 1 Sungaipenuh Menjadi Amukan Warga Kumun

Perang Antar Warga Kumun vs Tanjung Pauh Kembali Terjadi

SaktiNews.com Email : kerincisaktigrup@gmail.com Twitter : @sakti_news

Diduga Ijazah Palsu Anak Kepala BKD, Panitia CPNS Sungai Penuh Akan Diperiksa

Sabtu, 28 Desember 2013 | 14.13

Diduga Ijazah Palsu Anak Kepala BKD, Panitia CPNS Sungai Penuh Akan Diperiksa

SaktiNews.com - Sungai Penuh, Kapores Polres Kerinci AKBP A Mun’im mengatakan akan memeriksa panitiaseleksi CPNS Kota Sungaipenuh terkait laporan dugaan penggunaan ijazah palsu salah satu peserta yangdinyatakan lulus. Sementara DPRD mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut kasusdugaan rekayasa pada penerimaan CPNS di daerah itu.

“Saya akan panggil panitianya, dan minta fotokopi ijazah yang bersangkutan serta berkas lamaran sewaktu mendaftar dulu,” ujar Mun’im menjawab Harian Jambi melalalui telepon selulernya kemarin. Dia mengaku sudah menerima laporan dugaan penyelewengan pada penerimaan CPNS Kota Sungaipenuh.

Laporan ke polisi disampaikan oleh LSM Geger. Dalam berkas laporannya, Ketua LSM ini, Soni Irawan, menyebut sejumlah kejanggalan pada hasil seleksi CPNS Sungaipenuh yang diumumkan pada Selasa (24/12) lalu.

Salah satunya adalah munculnya nama Jeje Biantara, putra Kepala BKD Sungaipenuh Pusry Amsi. Jeje dinyatakan lulus seleksi untuk formasi penyusun program dan evaluasi dengan kualifikasi pendidikan S-1ekonomi manajemen. Soni menduga Jeje menggunakan ijazah palsu karena sepengetahuannya yangbersangkutan tidak pernah mengenyam bangku kuliah.

Soal ijazah palsu ini juga dibeber oleh aktivis LSM Forjam Zarman Efendi kepada Harian Jambi. Sepengetahuan Efendi, Jeje selama ini tercatat sebagai tenaga honorer di Dinas PU Sungaipenuh memakai ijazah SMA.

“Sekarang sudah sarjana ekonomi saja dia,” katanya masygul. Efendi yang mengaku kenal persis dengan Jeje tidak pernah tahu kapan yang bersangkutan pernah kuliah. Berdasarkan info yang didapatnya, Jeje diduga mendapatkan ijazah dari sebuah perguruan tinggi di Medan, Sumatera Utara.

Dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilaporkan oleh LSM Geger juga terkait dengan lulusnya Hendi Kurniadi, ajudan walikota yang lulus untuk formasi verifikator keuangan dengan klasifikasi pendidikan D-3akuntansi/perbankan. Hendi, selain ajudan juga merupakan keponakan Walikota Asyafri Jaya Bakri (AJB).

Dugaan penyalahgunaan wewenang lainnya diduga juga muncul terkait kelulusan Ferdinal, ajudan WakilWalikota Sungaipenuh yang lulus untuk jabatan penyusun program dan evaluasi. Geger menduga Ferdinal lulus sebagai titipan wakil walikota.

Indikasi penyalahgunaan wewenang juga dikaitkan dengan lulusnya Badri Wijaya (ajudan Ketua DPRD) untuk posisi teknis penyuluh KB dan Kamsir (ajudan Kepala BKD), juga untuk formasi tenaga teknis penyuluh KB. “Kamsir merupakan keluarga dekat Pusry,” ujar Soni.

Satu lagi yang disoal adalah lulusnya Rocky Adiantawari untuk posisi tenaga kesehatan perawat. Rocky merupakan anak dari Kabag Umum DPRD Kota Sungaipenuh Abrardani.

“Ada dugaan penyimpangan dan pelanggaran hukum dalam penerimaan CPNS Sungaipenuh ini. Kami memohon Polres Kerinci mengusut tuntas laporan ini,” ungkap Soni dalam laporannya ke polisi.

Sayangnya, Kepala BKD Sungaipenuh Pusri Amsy tidak menjawab telepon Harian Jambi ketika hendak dikonfirmasi. Permintaan wawancara melalui pesan SMS juga tidak dibalasnya.

Tetapi Kabid Pengangkatan, Mutasi dan Pensiun BKD yang menjadi salah satu anggota panitia pelaksaana penerimaan CPNS Sungaipenuh mengaku hanya memeriksa stempel legalisir fotokopi ijazah.

“Kita hanya cek stempel dan bahannya saja. Kalau untuk mengecek asli atau tidak, kita tidak punya alat,” jawab Sutrisno. Selain tidak punya alat, lanjut dia, BKD juga tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa keaslian ijazah itu.

“Enam belas ribu yang melamar, dak mungkin kito cek seluruhnyo. Jadi kita hanya cek stempel dan kelengkapan saja,” katanya lagi.

Wakil Ketua DPRD Kota Sungaipenuh Syafriadi mengaku telah mendengar informasi dugaan penggunaan ijazah palsu oleh putra kepala BKD itu. “Dewan siap pansus-kan masalah CPNS karena sudah meresahkan masyarakat,” tegasnya. Bila telah meresahkan dan terbukti curang, kata dia, pengumuman kelulusan itu bisa saja dibatalkan.

Sekda Provinsi Bantah Uji Kelayakan Calon Sekda Sungai Penuh Formalitas

Kamis, 16 Januari 2014 | 17.50

Sekda Provinsi Bantah Uji Kelayakan Calon Sekda Sungai Penuh Formalitas

SaktiNews.com, Jambi- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi melakukan uji kelayakan (Fit and Propertest) Sekda Kota Sungai Penuh. Ada tiga nama calon Sekda yang sudah diajukan Walikota Sungai Penuh, Asafri Jaya Bakti (AJB). “Ada tiga orang yang kita uji. Ada Pusry, Afrizal dan satu lagi saya lupa namanya. Fit and Propertest baru sudah kita laksanakan,”ujar Sekda Provinsi Jambi, Syahrasadin, Rabu (15/1).

Namun dia masih merahasiakan nama Sekda yang ditunjuk. dia beralasan nama Sekda yang ditunjuk sedang diajukan ke Kemendagri dan menunggu jawaban Mendagri. “Prosesnya nanti menunggu dari kemendagri,” kilahnya.

Ia mengaku, fit and propertest dilaksanakan secara ketat dan maraton. Tidak ada unsur KKN dalam seleksi ini. Ia pun mengaku tak mengenal tiga calon Sekda tersebut. Menurutnya, materi fit and propertest seputar fungsi, kewenangan dan kepemimpinan. “Salah satunya kita mencari tahu apakah yang bersangkutan paham dan bisa menyelesaikan masalah. Apakah integritasnya bagus,” katanya.

Dia membantah jika fit and proper tes ini dilakukan hanya formalitas biasa. “Kalau soal siapa, itu nanti. Kita tak bisa membukanya,” singkatnya.


sumber: jambi ekspres

Dilema Tenaga Honorer Kota Sungai Penuh

Rabu, 27 Februari 2013 | 16.02

Dilema Tenaga Honorer Kota Sungai Penuh

Oleh: Bukhari Muallim

            Sebelum libur semester ganjil ini, setiap kali selesai memberi kuliah, saya sering diajak bincang-bincang dan diskusi oleh para mahasiswa terutama mereka yang bekerja sebagai tenaga honorer di Kota Sungai Penuh. Mereka mengeluhkan tentang rencana Pemkot Sungai Penuh untuk memberhentikan tenaga honorer, sebagaimana yang disampaikan oleh Sekda Kota beberapa hari yang lalu. “Kami inikan tenaga honorer pak. Bagaimana pemerintahlah. Kami ngikut saja.” Kalimat ini selalu muncul setiap kali diskusi mengarah pada keinginan Pemerintah Kota Sungai Penuh yang akan mengurangi jumlah tenaga honorer yang ada saat ini. Dan hal inilah sebenarnya yang mendorong saya untuk membuat tulisan ini. Saya berharap, tulisan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk meninjau kembali (review) kebijakan tersebut.

Persoalan ketenagakerjaan merupakan permasalahan yang tidak pernah habis di setiap Negara manapun. Dan menjadi hal yang mendasar bagi Negara-negara berkembang (depelovi countries) seperti Indonesia, yang sekaligus merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat. Hal ini pula yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja (pengangguran terbuka) yang ada dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Di samping itu, di tengah sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak, diiringi dengan  tuntutan akan kebutuhan dan masa depan yang bisa memberi jaminan hari tua, menyebabkan keinginan untuk menjadi tenaga honorer dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai salah satu alternatif yang tepat dengan harapan suatu saat bisa dingkat sebagai pegawai tetap (PNS).

             Namun, pada dasarnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa rencana pemberhentian sebagian tenaga honorer oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh merupakan suatu kebijakan yang harus dipertimbangkan dan ditinjau kembali. Bagi sebagian kalangan, kebijakan tersebut tidak populis. Satu sisi mungkin kita bisa memahami, bahwa Pemerintah Kota Sungai Penuh  ingin membangun suatu keseimbangan birokrasi dalam organisasi, di mana jumlah pegawai harus sesuai kebutuhan dan kemampuan (the right man on the right place), atau mungkin Pemerintah Kota ingin membenahi birokrasi dari para pegawai yang dinggap tidak memiliki potensi dan keahlian yang dibutuhkan oleh pemerintah kota dalam usaha menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien. Tapi di sisi lain Pemerintah Kota juga harus memahami bahwa tanpa diberhentikan pun mereka tetap dikategorikan sebagai pengangguran  terselubung. Nah,  bagaimana sekarang kalau mereka diberhentikan tentu akan menimbulkan masalah baru bagi Pemerintah Kota, dimana jumlah angka pengangguran terbuka di Kota Sungai Penuh akan semakin meningkat.  Inilah yang saya maksud sebagai suatu dilema yang harus disikapi oleh Pemerintah Kota secara bijak.

Seandainya pemberhentian ini tetap dilakukan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh, tentu ini akan menjadi masalah sosial yang juga harus diselesaikan oleh pemerintah kota itu sendiri. Pemerintah kota memiliki tanggungjawab (public responsbility) terhadap persoalan baru yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Kota harus mampu mencari solusi yang terbaik bagi tenaga honorer yang akan diberhentikan. Apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana status mereka setelah diberhentikan? Hal ini harus bisa ditanggapi dengan baik oleh Pemkot Sungai Penuh. Bagaimanapun, mereka adalah warga negara yang punya hak yang sama dan telah mengabdi di lingkungan Pemkot Sungai penuh. Jadi, menurut saya, pemberhentian sebagian tenaga honorer ini bukanlah masalah yang sederhana. Karena, bisa menimbulkan dampak sosial (social problem) di tengah masyarakat. Jangan sampai Pemerintah Kota yang diharapkan mampu menyelesaikan banyak persoalan pembangunan, justru menambah persoalan dengan bertambahnya angka pengangguran. Dan dapat menghilangkan harapan mereka untuk dapat hidup layak.

Dari tahun ke tahun jumlah angkatan kerja di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci selalu mengalami peningkatan, apalagi seperti kita ketahui bahwa di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci memiliki kurang lebih tujuh Perguruan Tinggi negeri dan swasta. Setiap tahun, masing-masing perguruan tinggi tersebut melahirkan puluhan bahkan ratusan sarjana. Ini belum ditambah dengan penduduk kota Sungai Penuh dan Kabuten Kerinci yang kuliah di luar daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Artinya, seandainya pemerintah kota tidak memberhentikan sebagian tenaga honorer tersebut jumlah angka pengguran di kota Sungai Penuh tetap akan bertambah. Dan tentunya, angka tersebut akan semakin memprihatinkan kalau seribuan tenaga honorer kota yang ada yang ada sekarang ikut memperpanjang jumlah deretan angka pengangguran di kota Sungai Penuh. 

Sebagai penutup, solusinya menurut saya, pemerintah kota Sungai Penuh tidak harus memberhentikan sebagian tenaga honorer yang ada. Yang harus dilakukan pemerintah kota Sungai Penuh tidak lagi menerima tenaga honorer dimasa-masa yang akan datang tanpa tebang pilih siapapun  mereka, tentu dengan memperhatikan perkembangan keadaan dimasa yang akan datang. Tenaga honorer yang ada sekarang, menurut saya, merupakan aset yang tak ternilai. Hari ini, mereka tidak bisa menjadi PNS bukan kerana tidak punya skill dan kemampuan, tetapi disebabkan kesempatan dan peluang karena mereka dilahirkan dalam era-era sulit. Oleh karena itu Pemkot Sungai Penuh sekarang ini di bawah kepemimpinan Bapak AJB dapat mempertimbangkan kembali keinginan tersebut.

Bukhari Muallim, M.Si

Dosen STIA-NUSA Sungai Penuh