Selasa, 11 November 2014

Pustara Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan Selesaikan Konflik di Kerinci

Selasa, 11 November 2014 | 22.36

SaktiNews.com, Jakarta - Pusat Studi Nusantara (Pustara) meminta segera pemerintah pusat memfasilitasi pemangku kepentingan atas kerusuhan warga di Kerinci, Jambi. Pasalnya, bentrokan antar warga makin hari makin memanas dan tak ada solusi.

“Pemerintah berperan penting untuk mempertemukan para pemangku kepentingan untuk mencari solusi atas kerusuhan warga tersebut,” ujar peneliti sosial kemasyarakatan Pustara, Wiend Sakti Myharto dalam keterangan di Jakarta, Selasa (11/11/14).

Menurutnya, bentrok warga antara pemuda desa Tanjung Pauh dan desa Kumun bukan yang pertama terjadi di Kerinci. Tercatat beberapa permasalahan individu kemudian merambat menjadi perkelahian antar kampung, sampai pada terjadinya pembakaran rumah.

Lebih lanjut dikatakan Wiend, masyarakat Kerinci sangat menjunjung adat dan budaya serta berpegang teguh pada aturan yang hidup dalam daerahnya yang mengakar menjadi adat.

“Keberadaan orang adat yang dituakan (Ninik Mamak) punya peranan penting untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antar warga tersebut,” jelasnya.

Wiend yang juga warga Jambi menegaskan bahwa hukum pada intinya menginginkan keadilan dan norma yang baik berlaku bagi masyarakat. Sebagai bentuk kepastian hukum, kata Wiend, para pemangku kepentingan harus gencar bersosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai upaya resolusi kerusuhan, sehingga sekecil apapun masalah, bisa diredam jauh hari sebelum terjadi masalah yang besar dan berlanjut.

“Melihat lokasi kerusuhan, maka Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh harus bersinergi untuk menuntaskan permasalahan ini, mengingat kejadian ini terjadi di daerah perbatasan kabupaten dan kota,” tukas dia.

sumber: metroterkini.com

SaktiNews.com Email : kerincisaktigrup@gmail.com Twitter : @sakti_news

Komentar

Kamis, 30 Oktober 2014

Memalukan, Dualisme Pimpinan DPR RI

Kamis, 30 Oktober 2014 | 14.53

SaktiNews.com, JAKARTA - Terbentuknya pemimpin DPR tandingan yang dibentuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan melahirkan dualisme kepemimpinan di lembaga DPR RI tersebut.

Pendapat tersebut dikemukakan peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro. Menurutnya, dualisme ini dinilai akan menghambat kinerja pemerintah Jokowi-JK.

"Ini akan ganggu pemerintah. Masa ada dua versi. Kepada siapa pemerntah akan bekerja sama kalau dipanggil ke DPR. Masa dua-duanya manggil. Secara hukum sudah tidak benar," kata Siti Zuhro, Rabu 29 Oktober 2014.

Dia mempertanyakan bagaimana nantinya pemerintah bekerja ketika mitra kerjanya terus kisruh dan ada dua kepemimpinan. Seharusnya DPR jangan mengedepankan konflik gaduh, tapi juga memikirkan kepentingan bangsa.

Siti mengatakan, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut dia, sudah seharusnya konflik di DPR diselesaikan.

"Tidak boleh dualisme kepemimpinan di DPR karena bagaimana pun juga itu yang akan terganggu langsung pemerintah," paparnya.

Siti mengaku heran pemilu telah usai namun aroma kontestasi tidak juga reda. Hal ini tidak hanya akan mempermalukan anggota DPR secara individu tapi juga secara institusi.

"Saat ini yang disorot oleh publik tidak hanya pemerintah tapi DPR juga disorot," kata dia.

SaktiNews.com Email : kerincisaktigrup@gmail.com Twitter : @sakti_news

Komentar

Rabu, 29 Oktober 2014

Susi Pudjiastuti Menteri Jokowi Bertato dan Perokok Hanya Lulus SMP

Rabu, 29 Oktober 2014 | 14.42

Susi Pudjiastuti saat merokok di Istana Presiden
SaktiNews.com, JAKARTA - Pengangkatan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan disayangkan oleh berbagai pihak. Mestinya Presiden Joko Widodo cermat sebelum mengangkat seseorang menjadi menteri, termasuk menelusuri bagaimana sifat dan kehidupan pribadinya.

"Karena menteri jabatan publik, mestinya dicari sosok yang bisa jadi teladan," tegas pengamat politik, Ma'mun Murod Al Barbasy, kepada RMOL (Grup JPNN), Senin (27/10). Ma'mun tak menampik Susi Pudjiastuti merupakan pengusaha ikan yang sukses. Namun, gayanya yang kontroversial sangat tidak cocok menjadi pejabat publik.

Selain bertato dan kerap tampil seksi, wanita bersuami warga asing ini juga perokok. Bahkan dia tetap merokok di Istana Negara usai dilantik. "Ini yang dimaksud revolusi mental? Apalagi pendidikannya hanya sampai SMP," tegas Ma'mun. Menurutnya, orang seperti Susi mulus melenggang menjadi menteri karena Jokowi tertutup dalam menyusun kabinet. Tak ada kesempatan publik untuk memberikan masukan. "Tiba-tiba (Susi Pudjiastuti) menjadi menteri," ungkap dosen FISIP Univesitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Ma'mun tak bermaksud merendahkan Susi Pudjiastuti, terutama soal pendidikannya. Karena memang, banyak orang yang berpendidikan belum tentu sukses. Tapi tetap saja pendidikan itu penting agar memotivasi anak-anak Indonesia tetap bersekolah. Apalagi, dia mengingatkan, Susi Pudjiastuti tidak sekolah bukan karena tidak ada biaya. Karena dia lahir dari keluarga yang berkecukupan. "Khawatir ini malah jadi contoh, anak-anak tak mau sekolah lagi," cetus doktor politik jebolan Univesitas Indonesia ini.

Karena itulah menurutnya, Jokowi semestinya tetap mengangkat orang yang punya pendidikan 'formal' tapi dengan syarat utama paham dan berpengalaman di bidangnya, dalam hal ini kelautan dan perikanan. "Masih banyak orang yang sukses dibanding (Susi Pudjiastuti) tapi tetap mengedepankan pendidikan formal dan sudah lulus uji publik," tegas Sekretaris Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Jakarta ini.(zul/RMOL/jpnn)
SaktiNews.com Email : kerincisaktigrup@gmail.com Twitter : @sakti_news

Komentar

Jokowi Hentikan Penerimaan CPNS 5 Tahun

| 08.46

jokowi hentikan penerimaan CPNS 5 tahun
Menpan-RB, Yuddy Chrisnandi
SaktiNews.com, JAKARTA--Pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan mengejutkan, yakni melakukan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Moratorium tidak hanya dua tahun seperti pernah dilakukan di era pemerintahan SBY-Boediono, melainkan selama lima tahun.

Dengan demikian, selama lima tahun pemerintahan Jokowi-JK tidak akan ada rekrutmen CPNS untuk seluruh instansi, pusat dan daerah.

"Atas petunjuk Presiden Jokowi yang disampaikan lewat Pak Wapres, akan diberlakukan moratorium. Mulai moratorium PNS, kehutanan, pertambangan, dan semua kementerian," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi kepada pers usai acara sertijab di kantornya, Jakarta, Selasa (28/10).

Dia menambahkan, pemberlakuan moratorium ini untuk memberikan kesempatan kepada seluruh instansi melakukan audit organisasi. Sehingga bisa diketahui berapa angka ideal PNS di Indonesia.

Ditanya jabatan mana saja yang akan dimoratoriumkan, politikus dari Partai Hanura ini dengan tegas mengatakan, semua kementerian.

"Semua kementerian harus moratorium CPNS. Dalam masa moratorium lima tahun ini silakan melakukan audit organisasi," cetusnya.

Mengenai rekruitmen CPNS 2014 yang sementara jalan menurut Yuddy akan dibiarkan berjalan. Namun untuk tahun depan kebijakan penerimaan CPNS akan dikaji kembali sehingga perlu ada moratorium.

Data KemenPAN-RB, jumlah PNS di seluruh Indonesia untuk tahun 2013 mencapai 4,3 juta orang. Jumlah tersebut berkurang banyak karena adanya moratorium 2010-2011. Di samping kuota penerimaan CPNS 2012-2014 yang terus berkurang. (esy/jpnn)


SaktiNews.com Email : kerincisaktigrup@gmail.com Twitter : @sakti_news

Komentar

Jumat, 10 Oktober 2014

KPU Segera Terbitkan SE Persiapan Pilkada

Jumat, 10 Oktober 2014 | 11.13


SaktiNews.comJAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan pihaknya telah menyelenggarakan Pemilu 2014 secara lebih baik dibandingkan 2009 lalu.

Namun begitu, setiap masukan terkait kekurangan yang terjadi selama penyelenggaraan, menurut Ferry akan menjadi catatan guna perbaikan.

Setidaknya menurut mantan Komisioner Jawa Barat ini, catatan kekurangan yang dikemukakan sejumlah pengamat, akan menjadi dasar bagi KPU untuk memersiapkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang digelar pada periode 2015 hingga 2017.

“Jadi KPU siap menerima semua masukan-masukan yang bertujuan untuk perbaikan. KPU saat ini juga telah memersiapkan diri menjalankan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) Nomor 1 tahun 2014 yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yuhoyono (SBY),” kata Ferry di sela-sela diskusi bertema Evaluasi Pemilu 2014 Sebuah Pembelajaran, di Gedung KPU, Jakarta kemarin (9/10).

Menurut Ferry, KPU akan kembali melakukan pembahasan terkait Perppu agar tindak lanjutnya dapat segera dikirimkan ke KPU Daerah melalui surat edaran, guna memersiapkan penyelenggaraan pemilukada.

Saat ditanya bagaimana jika nantinya Perppu ditolak oleh DPR, Ferry belum berani berandai-andai. Ia hanya menyatakan Perppu merupakan produk undang-undang yang sah begitu ditandatangani Presiden. Namun sekiranya ditolak, hal tersebut bukan ranah KPU untuk menanggapinya.

“Kalau itu (DPR menolak Perppu,red) kami tidak tahu, itu bukan ranah kami. Kita sekarang ini yang penting bagaimana memersiapkan tahapan-tahapan pelaksanaan pilkada,” katanya.


SaktiNews.com Email : kerincisaktigrup@gmail.com Twitter : @sakti_news

Komentar

Kamis, 18 September 2014

Jokowi Siap Diperiksa Terkait Transjakarta

Kamis, 18 September 2014 | 14.23

SaktiNews.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan siap diperiksa pada Kamis, sehari setelah Kejaksaan Agung menahan mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Udar Pristono dengan dugaan korupsi dalam proyek pengadaan bus Transjakarta tahun 2013.
"Itu kan wilayah hukum, tapi nanti kalau memang ada undangan ya datang," kata Presiden Terpilih itu di Balai Kota DKI Jakarta.

Jokowi kemudian menggambarkan mantan bawahannya itu dengan mengatakan,"Saya beri umpama ya, saya beri kamu perintah untuk membeli sabun wangi, terus kamu beli sabun colek gimana?"

Ia menjelaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk membeli armada baru bus Transjakarta tahun 2013 untuk mengurai kemacetan di Ibu Kota.

"Jakarta ini butuh transportasi massal. Butuh bus, kekurangannya banyak. Kurang lebih waktu itu perhitungan kita 3.000 bus, kita memang ingin beli banyak karena dibutuhkan. Semua koridor yang ada kurang bus," katanya.

Pembelian bus-bus tersebut, ia menjelaskan, tidak bisa dilakukan dengan penunjukkan langsung tapi harus melalui proses lelang yang dilakukan oleh dinas.

"Kalau menunjuk, saya akan beli yang baik. Tidak bisa langsung beli Mercy, Volvo. Ada mekanisme lelang yang harus diikuti. Semua ada di dinas. Yang namanya pengguna anggaran ada kebijakannya," katanya. (antaranews)
SaktiNews.com Email : kerincisaktigrup@gmail.com Twitter : @sakti_news

Komentar

Rabu, 17 September 2014

Demokrat Dukung Pilkada Langsung, KMP Bisa Kalah Voting di RUU

Rabu, 17 September 2014 | 22.21

SaktiNews.com, JAKARTA - Partai Demokrat (PD) telah menyatakan sikap mendukung pengembalian pilkada lewat DPRD dan mendukung mempertahankan pemilihan langsung atau menolak revisi RUU Pilkada. Seperti diketahui awalnya PD mendukung pilkada langsung, namun berubah mendukung pengembalian pilkada lewat DPRD setelah bergabung ke Koalisi Merah Putih (KMP).

Kini, setelah Ketum PD SBY tampil di Youtube, para petinggi PD menegaskan sikap partainya mendukung pilkada langsung dan menolak pengembalian pemilihan lewat DPRD. Ketua Dewan Kehormatan PD Amir Syamsuddin dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono telah menegaskan dukungan PD terhadap pilkada langsung. Ibas bahkan menegaskan PD menolak memangkas hak rakyat memilih pemimpinnya.

Perubahan sikap PD ini tentu mengubah peta politik di DPR. Sebagai parpol penguasa, suara PD di DPR sangat berpengaruh. Tanpa PD, Koalisi Merah Putih yang mendorong pilkada lewat DPRD tersisa Golkar (106 kursi), Gerindra (26), PKS (57), PAN (46), dan PPP (38). Jumlah total kursi mereka hanya 273 atau 48,7% kekuatan di DPR.

Jika PD berbalik arah, maka kekuatan sebesar 26% itu akan menambah kekuatan Koalisi Jokowi-JK, yaitu PDIP (94 kursi), PKB (28) dan Hanura (16). Total kursi pendukung Jokowi-JK sebelum PD bergabung adalah 138 kursi atau 24,6% kekuatan DPR.

Fraksi PD memiliki 148 kursi atau sekitar 26% kekuatan DPR. Jika ditambahkan ke Koalisi Pendukung Jokowi-JK, maka jumlah kursinya menjadi 286 kursi atau 51% lebih kekuatan DPR. Kekuatan ini cukup untuk mengalahkan Koalisi Merah Putih. Akankah RUU Pilkada jadi kekalahan pertama Koalisi Merah Putih yang sudah menang di UU MD3 dan Peraturan Tatib DPR?

Amir Syamsuddin: Partai Demokrat Dukung Pilkada Langsung

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat (PD) Amir Syamsuddin menegaskan sikap partainya untuk mendukung pilkada langsung oleh rakyat. Tak hanya mendukung pilkada langsung, PD juga ingin ada tambahan aturan untuk mengurangi ‘efek samping’ pilkada langsung.

“Ya, kita langsung. Tetapi seperti apa yang diucapkan beliau di Youtube, perlu diletakkan rambu-rambu untuk mencegah ekses-ekses negatif dari pilkada langsung,” kata Amir kepada wartawan di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2014). Meski demikian, Amir menyerahkan proses pembahasan RUU Pilkada kepada DPR. Namun, dia menegaskan Ketum PD SBY mendukung pilkada langsung dengan syarat ada tambahan peraturan.

“Seperti yang sudah disampaikan, seperti yang Anda bisa ikuti di Youtube. Kalau kita cermati, memilih opsi langsung tapi bersyarat dengan rambu-rambu. Jadi UU harus dilengkapi dengan rambu-rambu, agar ekses pilkada langsung bisa dikurangi,” paparnya. Apakah ini berarti DPP PD memerintahkan Fraksi PD mendukung pilkada langsung di DPR? “Ya begitu, asalkan dengan syarat tadi,” ujarnya.

Ibas: Hak Politik Warga Tak Boleh Dipangkas!

Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono memberi penegasan soal sikap Partai Demokrat atas polemik RUU Pilkada, terutama soal mekanisme pemilihan. Ibas mengatakan, Demokrat setuju dengan Pilkada langsung dan menolak hak politik warga dipangkas.

“Terkait polemik RUU Pilkada, Partai Demokrat setuju dengan nafas reformasi dan pematangan demokrasi. Intinya harus sejalan dengan pemikiran rakyat termasuk aspirasi kepala-kepala daerah yang menginginkan hak politik warga negara RI tidak boleh dipangkas,” ujar Ibas dalam keterangan tertulis, Rabu (17/9/2014).

Ibas mengingatkan, meski setuju Pilkada langsung, tetapi perlu ada perbaikan-perbaikan dalam pasal RUU Pilkada yang berpotensi merusak nafas demokrasi. “PD memandang perlu perbaikan-perbaikan secara terinci terkait pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan ekses terhadap pilkada langsung tersebut,” ujarnya.

Ibas juga mengajak seluruh pihak yang peduli dengan kemajuan demokrasi Indonesia untuk melihat secara jernih dan berorientasi pada kemajuan dan upaya pendewasaan berdemokrasi di Indonesia. “Mari kita berpikir jernih, melangkah ke depan dengan tekad untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistim demokrasi kita,” ujarnya.

“Intinya, Partai Demokrat yang lahir dari roh demokrasi akan terus berkontribusi secara konkrit menjaga demokrasi senantiasa berada di arah yang benar sesuai dasar negara kita. Pak SBY dipilih secara langsung oleh rakyat untuk memimpin juga merupakan produk demokrasi kita yang kian berkembang positif,” imbuh putra Presiden SBY itu.

SaktiNews.com Email : kerincisaktigrup@gmail.com Twitter : @sakti_news

Komentar

Sabtu, 19 Juli 2014

Akbar Tandjung dan JK Salat Tarawih Bareng di Acara Kahmi

Sabtu, 19 Juli 2014 | 23.48

SaktiNews.com, Jakarta - Politisi senior Partai Golkar, Akbar Tandjung menghadiri acara buka puasa berasama Korps Alumni HMI (Kahmi) di Jalan Jenggala, Jaksel. Seperti yang diketahui dalam acara ini hadir juga Jusuf Kalla dan mereka salat tarawih bersama.

Pantuan di lokasi, Akbar Tandjung hadir di lokasi yang juga merupakan markas pemenangan Jokowi-JK tersebut dengan menggunakan baju koko putih pukul 19.00 WIB. Sontak kedatangan Akbar mengagetkan beberapa pengunjung yang hadir.

"Ini mau ikut tarawih Kahmi," jawab Akbar kepada saat ditanya maksud dirinya datang, Sabtu (19/7/2014).

Di dalam, Akbar lalu disambut Jusuf Kalla dan langsung cipika-cipiki. "Halo bang," ujar JK lalu masuk ke dalam sebuah ruangan.

Setelah salat tarawih akan dimulai, keduanya berdiri bersebelahan. Dan mereka akhirnya salat tarawih bersama puluhan anggota Kahmi yang hadir. (Jul)

SaktiNews.com Email : kerincisaktigrup@gmail.com Twitter : @sakti_news

Komentar

Hasil Pilpres Provinsi Jambi

| 00.08

SaktiNews.com, KERINCI -  Sebanyak 11 komisi pemilihan umum (KPU) kabupaten/kota di Provinsi Jambi telah merampungkan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan presiden (Pilpres) 9 Juli 2014, Rabu (16/7).

Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara pilpres di 11 kabupaten/kota se-Provinsi Jambi yang telah masuk ke KPU Provinsi Jambi, pasangan calon presiden dan wakil presiden (Capres – Cawapres) nomor urut 2, Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi – JK) meraih suara terbanyak, mengalahkan pasangan Capres – Cawapres nomor urut 1, Prabowo Subianto – Hatta Radjasa (Prabowo – Hatta).

Komisioner KPU Provinsi Jambi, Desi Arianto di Jambi, Rabu (16/7) menjelaskan, sesuai hasil rekap perolehan suara pilpres di 11 KPU kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, untuk sementara Jokowi – JK unggul dengan meraih 897.787 suara atau 50,75 % dari 1.769.063 suara sah. Sedangkan Prabowo – Hatta meraih 871.276 suara atau 49,25 %.

Jokowi – JK menang di enam kabupaten, yakni di Kabupaten Muarojambi, Batanghari, Tebo, Sarolangun, Tanjungjabung Barat dan Tanjungjabung Timur. Sedangkan Prabowo – Hatta unggul di dua kota, Kota Jambi dan Sungaipenuh serta tiga kabupaten, yakni Kabupaten Kerinci, Bungo dan Merangin.

Menurut Desi Arianto, perolehan suara capres – cawapres tersebut diperkirakan tidak akan banyak berubah lagi karena tidak ada pemilihan suara ulang (PSU) pilpres di Provinsi Jambi pasca rekapitulasi hasil pilpres di tingkat KPU kabupaten/kota. Rekiptulasi hasil pilpres tingkat KPU Provinsi Jambi direncanakan Jumat - Sabtu

SaktiNews.com Email : kerincisaktigrup@gmail.com Twitter : @sakti_news

Komentar

Kamis, 17 Juli 2014

KPK Periksa Rombongan Haji Gratis Suryadharma Ali

Kamis, 17 Juli 2014 | 22.26

SaktiNews.com, KERINCI -  Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil tujuh orang terkait dengan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2012-2013. "Diperiksa sebagai saksi untuk SDA (Suryadharma Ali)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Kamis, 17 Juli 2014.

Tujuh saksi yang diperiksa tersebut yakni Guritno Kusumo Danu--dulu Staf Khusus Menteri Agama Suryadharma Ali--beserta istrinya, Tutik Murukhmihati; pegawai swasta Erik Satrya Wardhana; Richard Lessang Frans beserta istrinya Inani Arya Tangkari; dan Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Banten Muhammad Mardiono beserta istri Etty Triwi Kusumaningsih. Berdasarkan data yang dihimpun Tempo, mereka masuk dalam rombongan haji gratis bersama Suryadharma dengan total 35 orang.

Erik diketahui sebagai sahabat staf khusus Suryadharma, Ermalena Muslim Hasbullah. Sedangkan Richard beserta istri merupakan sahabat Ketua Umum PPP itu. Ermalena telah diperiksa pada 18 Mei lalu. Kader PPP yang terpilih sebagai anggota DPR periode 2014-1019 daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat itu berkelit berangkat ke Mekah untuk bertugas, bukan haji gratis. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengatakan sejumlah keluarga Menteri Agama Suryadharma dan anggota Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat diduga naik haji secara gratis. Caranya, dengan masuk ke rombongan Menteri Agama atau disertakan sebagai penyelenggara ibadah haji. Hal inilah yang dipermasalahkan oleh KPK. "Yang jadi masalah, hak kuota dipakai bukan oleh calon jemaah haji," ujar Busyro beberapa waktu lalu.

Dalam kasus korupsi pengadaan haji, KPK telah menetapkan Suryadharma sebagai tersangka pada 22 Mei 2014. Suryadharma disangka terlibat dalam pengaturan sejumlah pengadaan yang menelan anggaran Rp 1 triliun.

SaktiNews.com Email : kerincisaktigrup@gmail.com Twitter : @sakti_news

Komentar

Jumat, 25 April 2014

Inilah Caleg DPR RI Dapil Jambi Yang Ke Senayan

Jumat, 25 April 2014 | 17.20

SaktiNews.com, Jambi - Komisi Pemilihaan Umum (KPU) Provinsi Jambi telah selesai melaksanakan pleno penghitungan suara pukul 6 jumat pagi tadi (25/4/2014). 7 (tujuh) parpol resmi miliki suara di DPR RI masing-masing satu kursi.

Dari hasil pleno KPU Provinsi Jambi, dapat diketahui partai politik yang mendapatkan kursi di DPR adalah Golkar, PDIP, Demokrat, Gerindra, PAN, PKB, dan PPP.

Inilah Caleg yang meraih suara tertinggi di partai masing-masing yang akan duduk di DPR RI:

1. Golkar - Saniatul Lativa dengan perolehan suara 87.911

2. PAN - H Bakri dengan perolehan suara 79.605

3. PDIP - Ihsan Yunus dengan perolehan 61.648

4. Demokrat - Zulfikar Achmad dengan perolehan suara 53.556

5. Gerindra - Sutan Adil dengan perolehan suara 59.261

6. PKB - Handayani dengan perolehan suara 47.479

7. PPP - Hj Elviana dengan perolehan suara 42.535.

SaktiNews.com Email : kerincisaktigrup@gmail.com Twitter : @sakti_news

Komentar

Jumat, 14 Maret 2014

Adirozal-Zainal Tidak Akan Menjadi Jurkam Pileg

Jumat, 14 Maret 2014 | 14.23

SaktiNews.com, Kerinci - Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA), dan para Kepala Daerah di Provinsi Jambi telah mengajukan cuti ke Menteri Dalam Negeri, untuk mengikuti sekaligus menjadi juru kampanye partai di Jambi.

Berdasarkan data laporan jurkam yang diperoleh di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi kemarin (13/03), selain nama HBA, terdapat sembilan nama Kepala Daerah di Jambi yang akan menjadi jurkam saat kampanye akbar parpol.

Para Kepala Daerah itu yakni Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar, Bupati Merangin Al Haris, Bupati Tebo Sukandar, Bupati Sarolangun Cek Endra, dan Walikota Jambi Sy Fasya. Mereka sebagai jurkam partai Golongan Karya (Golkar).

Kemudian, Bupati Bungo Sudirman Zaini, Walikota Sungaipenuh Asafri Jaya Bakri, dan Bupati Muarojambi Burhanudin Mahir, sebagai jurkam partai Demokrat. Terakhir, untuk Partai Amanat Nasional (PAN), tercantum dua nama Kepala Daerah sebagai jurkam, yaitu Bupati Tanjungjabung Timur Zumi Zola, dan Peltu Bupati Batanghari, Sinwan.

Sementara Bupati Kerinci, Adirozal dipastikan tidak akan melibatkan diri dalam kampanye partai politik beberapa hari mendatang ini, karena yang bersangkutan belum menyatakan sikap akan bergabung dengan parpol. Sedangkan Bupati Tanjungjabung Barat, Usman Ermulan, dari Partai Gerindra, belum menyampaikan laporan juru kampanyenya.

Selain Kepala Daerah, beberapa parpol juga akan menghadirkan tokoh-tokoh nasional saat kampanye akbar di Jambi. Berdasarkan laporan di KPU, Partai Demokrat akan mendatangkan Edi Baskoro Yudhoyono. Partai PAN akan mendatangkan Hatta Rajasa selaku ketua DPP PAN, Drajad Wibowo, Taufik Kurniawan, dan Zulkifli Nurdin.

Kemudian partai Golkar akan menghadirkan Abu Rizal Bakri , Jusuf Kala dan Akbar Tanjung. PBB akan mendatangkan Yusril Ihza Mahendra dan MS Kaban. Serta partai Nasional Demokrat (Nasdem) akan menghadirkan Surya Paloh, Ferry Mursyidan Baldan, dan Patrice Rio Capela. Sementara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Hati Nurani Rakyat (Hanura) hanya dengan jurkam lokal.

Anggota KPU Provinsi Jambi, Desi Ariyanto, kepada wartawan mengatakan, hingga saat ini baru tujuh partai politik yang telah melaporkan juru kampanyenya, yakni, Hanura, Nasdem, Demokrat, PAN, PPP, Golkar, dan PBB. Sementara parpol lainnya masih ditunggu pelaporan jurkam hingga sehari sebelum pelaksanaan kampanye.

Desi mengatakan, KPU Provinsi Jambi akan digelar kampanye damai Sabtu besok (15/3). Kampanye ini akan dilakukan dengan beberapa aturan yang telah ditetapkan, yakni setiap parpol hanya boleh mengikutsertakan enam kendaraan mobil termasuk mobil hias, sedangkan untuk kendaraan motor tidak dibolehkan.

Mobil yang diperbolehkan, kata dia, yang berukuran maksimal empat meter. “Jika dihitung total mobil yang akan mengikuti kampanye damai ini sebanyak 110 unit mobil,” bebernya.

Untuk kampanye terbuka partai politik, kata Desi, juga terdapat aturan yang mengikat, yakni partai politik wajib melaporkan juru kampanyenya pada KPU. Juru kampanye yang dilaporkan harus sesuai ketika pelaksanaan kampanye partai berlangsung.

“Jika terbukti juru kampanye partai politik berbeda dengan laporan di KPU, maka bisa dikenakan sanksi, yakni penurunan jurkam hingga penghentian pelaksanaan kampanye,” ujar Desi Ariyanto, Kamis, (13/3).

Sementara itu, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA), dikonfirmasi wartawan memastikan akan ikut berkampanye dalam kampanye akbar Partai Demokrat. Ia berencana mengambil jatah empat hari kampanye yakni Jumat, Sabtu, Minggu dan Senin.

“Saya mengajukan cuti untuk Jumat dan Senin. Untuk Sabtu dan Minggu karena hari libur, jadi cukup dengan menelepon pak Mentri, memberitahu saya ada kampanye di satu tempat,” katanya saat ditemui usai rapat paripurna, kemarin.

HBA mengaku belum bisa memastikan apakah dirinya akan hadir saat kampanye akbar Partai Demokrat di 11 kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. “Belum tahu, masih dikaji. Yang jelas saya sudah mengajukan Jumat dan Senin, ditambah Sabtu dan minggu,”jelasnya.

Terkait Fachrori Umar, HBA mengaku belum mendapat informasi apakah Wagub ini telah mengajukan cuti atau tidak. “Tapi yang jelas, kalaupun tidak mengambil cuti, Sabtu dan Minggu tetap bisa dimanfaatkan untuk ikut berkampanye,” tutupnya.

Di sisi lain, meski telah didaftarkan oleh partai Golkar sebagai jurkam, Bupati Sarolangun, H. Cek Endra memastikan diri tidak bakal turun gelanggang sebagai juru kampanye (jurkam) parpol.

Ia beralasan saat masa kampanye akbar dibuka, dirinya akan menunaikan ibadah umroh ke tanah suci Mekkah. Menurut Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi ini, keberangkatannya ke tanah suci itu bukan berarti dirinya mengelak untuk menjadi Jurkam. Ibadah umroh tersebut katanya sudah diniatkan sejak jauh hari dan waktunya pun sudah terjadwal.

"Umroh ini tidak ada hubungan dengan Pileg dan Pilgub, tapi ini saya lakukan murni untuk beribadah," ujar Cek Endra kepada wartawan, kemarin.

"Mohon doanya masyarakat Sarolangun, agar ibadah umroh yang saya jalankan ini bisa berjalan dengan baik dan selamat tiba di Sarolangun nantinya, amin," ucap Cek Endra.

Cek Endra juga mengelak saat disinggung wacana dirinya akan berpasangan dengan Bupati Tanjung Jabung Timur, Zumi Zola untuk maju dalam Pilgub Jambi 2015 mendatang. "Insya Allah tidak, tidak ada dengan hal itu. Tapi itu hanyalah wacana anak-anak saja. Saya sendiri tidak tahu siapa yang ngomong tentang itu," katanya.(*)
 
Sumber: harianjambi

Komentar

Selasa, 11 Maret 2014

Jokowi: Saya Titip Jakarta

Selasa, 11 Maret 2014 | 21.29


SaktiNews.com, Jakarta - Muncul lagi isyarat Joko Widodo akan melepaskan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pasalnya, pria yang akrab dipanggil Jokowi ini, sempat beberapa kali melontarkan 'Saya titip Jakarta' kepada jajarannya.

Kalimat 'Saya titip Jakarta' ini terlontar ketika dia memberi arahan kepada pegawai eselon tiga dan empat di Bidang Pembangunan dan Perekonomian. Jokowi yang dikonfirmasi usai paparan pun tampak salah tingkah.

"Terus saya harus bilang apa dong? Itu kan spontan, saya kan orangnya spontan, enggak ada (maksud) apa-apa. Kata-kata spontan saja kok," kata Jokowi sembari tertawa, di Balai kota Jakarta, Senin (10/3).

Dia pun membantah jika sudah mengantongi restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, untuk ikut dalam pemilihan presiden tahun ini.

"Di PDIP itu jelas, kewenangan itu, ada di Ketua umum. Jangan tanya ke saya," tukasnya.

Jokowi juga membantah, bila paparan hari ini, disebut sebagai persiapannya untuk meninggalkan kursi DKI satu. Dia menyebutkan, paparan hari ini untuk penyatuan pandangan antara atasan dan bawahan.

"Yang kepala dinas dan kepala badan, sudah sering saya semprot. Eselon tiga dan empat ini baru sekarang, karena yang sudah-sudah karena belum segaris (sama pandangannya)," terangnya Jokowi.


Sumber: metrotvnews.com

Komentar

Kamis, 27 Februari 2014

HBA: SK Adirozal-Zainal Sudah ditandatangani Mendagri

Kamis, 27 Februari 2014 | 20.36


SaktiNews.com, JAMBI - Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, menyatakan Surat Keputusan (SK) Pasangan Bupati Kerinci Adi Rozal-Zainal Abidin sudah ditandangani oleh Mentri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta.

Menurut Hasan, pemberitahuan penandatanganan itu disampaikan langsung oleh Gamawan Fauzi malam tadi melalui sambungan telepon.

"Tadi malam Pak Mendagri telpon saya. Dia mengatakan SK Bupati terpilih Kerinci sudah ditandatangani oleh beliau," katanya.

Mendagri, lanjut Hasan, juga memberi petunjuk tentang pelaksanaan pelantikan Bupati Kerinci. Mentri mengharapkan kepada gubernur untuk terus mengejar pelaksanaan tersebut bahkan terus mengingatkan DPRD untuk melakukan pelantikan sesuai prosedur yang berlaku.

"Saya diminta untuk terus mengingatkan DPRD Kerinci untuk menyiapkan acara sesuai aturan," katanya.

HBA juga berbicara soal jadwal dan lokasi pelantikan. Menurut dia, dirinya masih mengharapkan pelaksanaan pelantikan berjalan pada tanggal 4 Maret mendatang.

"Kita lihat perkembangan hingga tanggal 4 mendatang. Yang pasti jabatan Pak Murasman habis. Namun jika pelantikan belum bisa dilakukan karena soal keamanan, maka kita akan siapkan PLT," katanya.

Jika tidak mungkin melantik di Kerinci, maka pemerintah, ujar Hasan Basri Agus, akan melantik bupati di tempat lain. "Bisa saja kita lantik di Provinsi atau Pusat," katanya.(*)

Sumber: Harian Jambi

Komentar

Rabu, 19 Februari 2014

Kapolda: Kerusuhan di Kerinci Tanggungjawab Cabup

Rabu, 19 Februari 2014 | 16.53

Kapolda Jambi Brigjen Pol Satria Hari Prasetya
SaktiNews.com, Jambi - Kerusuhan pasca Pilkada Kerinci terus terjadi. Terkait hal itu, Kapolda Jambi Brigjen Pol Satria Hari Prasetya, mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk melakukan antisipasi, pengamanan dan penindakan.

Pihak Kepolisian, menurut Satria, sudah berkoordinasi dengan Danrem dan Pemda setempat. “Kita sudah lakukan upaya – upaya, kita juga sudah turunkan personil dari Polda untuk membantu Polres Kerinci,” ungkap Satria saat kunjungan Jambi Ekspres ke Polda Jambi, Senin (17/2).

Disana, lanjut Kapolda, aparat perlu bekerja ekstra untuk melakukan pengamanan. “Disana modusnya pembakaran, jadi, antisipasinya, penambahan patroli, apalagi malam hari. Kita juga galakkan Pam Swakarsa,” tambah Kapolda.

Bahkan, menurut Kapolda, saat ini, tiga orang pejabat Polda Jambi sudah berkantor di Kerinci, yakni Dir Intel, Dir Krimum dan Dir Binmas. “Mereka ngantor di Kerinci. Mereka melakukan koordinasi antisipasi dan penangnan,” tegas Kapolda,

Saat ditanya, mengapa sudah banyak insiden pembakaran, namun belum ada juga tersangka di Kerinci, Kapolda mengaku sudah mengantongi nama pelaku. “Soal kerinci, sudah ada 8 kasus pembakaran. Kita sudah minta tim labor dari Palembang melakukan penyelidikan penyebab kebakaran. Dan saat ini, nama pelaku sudah kita kantongi,” tegas Kapolda.

Menurut Kapolda, kerusuhan yang terjadi saat ini, juga merupakan tanggungjawab mereka yang ikut mencalonkan diri. “Dulu waktu awal kampanye, saya sebenarnya sudah bertemu dengan seluruh calon dan timses. Saat itu mereka berjanji untuk siap menerima hasil pilkada, kalau komplin ada jalurnya. Jadi sekarang kita tagih janji itu,” ungkapnya.

Sumber: jambiekspres

Komentar

Selasa, 18 Februari 2014

Marzuki Alie Minta Jalan Evakuasi Bencana di Kerinci Direalisasikan

Selasa, 18 Februari 2014 | 13.29

Marzuki Alie Ketua DPR RI
SaktiNews.com, Jakarta - Ketua DPR RI Marzuki Alie minta agar legislatif memberikan dukungan untuk direalisasikannya jalan evakuasi bencana alam di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, mengingat di daerah itu terdapat gunung api aktif Gunung Kerinci.

"Saya yakin DPR pasti setuju, tidak ada persoalan untuk mendukung realisasi jalan evakuasi itu," tegas Marzuki usai memimpin rapat mengenai usulan jalan evakuasi bencana alam Provinsi Jambi di DPR RI Jakarta, Senin.

Dalam siaran pers Biro Humas dan Protokol Pemprov Jambi yang diterima ANTARA, Ketua DPR RI meyakini anggota DPR tidak akan menolak karena ini satu-satunya jalan yang bisa dijadikan jalan evakuasi bagi masyarakat Kerinci, jalan yang melalui Taman Nasional Kerinci Seblat.

Kabupaten Kerinci yang terletak sekitar 410 Km bagian barat Provinsi Jambi termasuk daerah rawan bencana, selain tanah longsor dan banjir, daerah ini juga rawan bencana letusan gunung api, yakni Gunung Kerinci dan Gunung Raya.

Gunung Kerinci dengan tinggi 3.805 meter merupakan gunung api tertinggi di Sumatera yang masih aktif, yang sewaktu-waktu berpotensi meletus.

Oleh karena itu, menurut Marzuki, sebelum bencana itu terjadi, pemerintah perlu melakukan langkah antisipasi agar tidak timbul korban jiwa, termasuk perubahan izin terhadap fungsi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) untuk jalan evakuasi, apalagi ada 300 ribuan penduduk yang tinggal di Kerinci.

Ia meminta agar anggota DPR RI asal daerah pemilihan Jambi, Komisi IV dan VIII yang membidangi masalah tersebut mengawal kesepakatan soal jalan evakuasi ini supaya bisa segera direalisasikan.

"Mudah-mudahan solusi yang disepakati bisa memberi harapan kepada masyarakat Kerinci tidak menjadi korban karena kelalaian kita, apalagi pengajuan jalan itu sudah cukup lama," kata Ketua DPR RI.

Sementara itu, Wakil Gubernur Fachrori Umar menyampaikan apreasiasinya atas rapat yang dipimpin langsung Ketua DPR RI untuk membahas masalah jalan evakuasi bencana alam yang selama ini mengalami hambatan terkait dengan aturan wilayah konservasi TNKS.

"Terima kasih kepada Ketua DPR yang bersedia menerima kita untuk membicarakan masalah jalan evakuasi bencana alam yang sangat kita harapkan realisasinya," katanya.

Jalan evakuasi bencana alam itu sangat penting karena terkait keselamatan 350 ribu jiwa yang berada di Kabupaten Kerinci.

"Andai Gunung Kerinci meletus, akan kemana ratusan ribu jiwa masyarakat Kerinci itu," tegas Wagub.

Sedangkan Bupati Kerinci H. Murasman menjelaskan, masyarakat Kerinci sangat mendambakan adanya jalan evakuasi yang diharapkan mampu memberi jawaban akan keresahan masyarakat bila terjadi bencana akibat meletusnya Gunung Kerinci. (antara)

Komentar

Jalan Evakuasi Disetujui Indrawati Dipuji

| 12.07

Suasana Rapat Konsultasi Bahas Jalan Evakuasi Kerinci
SaktiNews.com, JAKARTA - Masyarakat Peduli Kerinci (MPK), puji perjuangan dr. Indrawati Sukadis atas perjuangannya di DPR RI untuk meluluskan izin dewan terkait perubahan status beberapa titik wilayah TNKS yang bakal dijadikan jalan evakuasi, diantaranya Lempur-Sungai Ipuh.

Menurut tokoh MPK dan Arkeb tanpa melalui perjuangan Indrawati Sukadis sulit rasanya menembus para politisi senayan dan pihak Kemenhut terkait izin tersebut, "Ya tentu saya selaku putra Kerinci sangat berbangga dan terharu dangan di setujuinya oleh dewan terkait Jalan evakuasi Kerinci. Terutama perjuangan ibu dr. Indra, kita tau beliau sangat komit soal kesalamatan rakyat kerinci dari ancaman gunung api,"ujar Nuzran Joher Sekjen DPP MPK seperti dikutip dari Harian Jambi di Gedung Nusantara II DPR RI.

Tinggal selangkah lagi Jalan Evakuasi bakal terwujud hanya menunggu surat dari Guburnur Jambi untuk mengusulkan perubahan status dari Hutan Konservasi menjadi hutan Lindung. Dan DPR RI pada Prinsipnya menyetujui. "Nyawa manusia lebih penting ketimbang karbon untuk negara asing,"jelas Marzuki Alie Ketua DPR RI.

Dalam ekspose tersebut turut hadir sejumlah anggota dewan dari komisi IV dan VIII acara dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie, juga anggota komisi IV Murady Dharmansyah serta Indrawati Sukadis anggota DPR RI dapil Jambi.(HJ)
Photo Siska Hendri/HJ
Indrawati Sukadis beserta Ketua DPR RI Marzuki Alie dan Anggota Dewan dari Komisi IV dan VIII

Komentar

INDRAWATI SUKADIS: Demi Kemanusiaan Jalan Evakuasi Kerinci Harga Mati

| 11.48

Indrawati Sukadis/Anggota DPR RI
SaktiNews.com, Jambi – Dewasa ini sulit mecari figure tokoh pemimpin yang benar-benar tulus membantu masyarakat, apa lagi tokoh politik, namun sangat berbeda dengan tokoh politik satu ini sebagai Seorang wakil rakyat ia harus betul-betul memperjuangkan aspirasi rakyatnya.

Hal inilah yang dilakukan oleh anggota DPR RI dari Demokrat Dapil Jambi dr Hj Indrawati Sukadis, M.Si. Sebagai bentuk keseriusannya ia melakukan aksi nyata dengan mengunakan segala kemampuannya dengan totalitas dan jaringan yang ia miliki di pusat membuat ia diberi kepercayaan penuh olehmasyarakat Kerinci untuk memperjuangkan terwujudnya jalan evakuasi bencana alam Lempur-Masgo-Dusun Tuo dan Lempur-Sungai Ipuh.

Bahkan, perjuangan kini mulai terlihat, Indrawati Sukadis mengungkapkan bahwa Jalan evakuasi sangat mendesak dan vital untuk masyarakat Provinsi Jambi. Ia memandang ini sebagai maslaah kemanusiaan.

Karena masyarakat Kerinci dan Sungaipenuh terancam dengan tiga bencana besar yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi, seperti gempa bumi, meletusnya Gunung Kerinci dan banjir. Tiga alasan ini sangat memungkinan bagi pemerintah pusat untuk merealisasikan rencana ini, sementara jalan yang ada selama ini rawan longsor. “Jalan evakuasi ini kita harapkan dapat menyelematkan 300 ribu nyawa masarakat Provinsi Jambi”tegas.

Sebenarnya, perjuangan ini bukan tidak pernah, sudah ada perjuangan sebelum-sebelumnya, hanya saja, mungkin ada kran yang belum terbuka. Dengan berjuang bersama-sama, tentunya semua masyarakat berharap ini bisa segera terwujud.

Bahkan Indrawati juga juga sudah bertemu dengan Masyarakat Peduli Kerinci (MPK) dan HKK Jakarta di Bogor dalam rangkaian acara buka puasa bersama Agustus 2013 lalu. “Saat itu, tokoh-tokoh Kerinci meminta saya ikut memperjuangkan terwujudnya jalan evakuasi itu. Dari situlah kemudian dilakukan pertemuan lanjutan di rumah Pak Rafli Nur di Jambi” katanya.

Dilanjutkannya Waktu itu kebetulan ia sedang reses, kemduian diundang oleh para tokoh masyarakat Kerinci yang ada di Jambi bersama Aliansi Rakyat Kerinci Bersatu (Arkeb) di kediaman Pak Rafli Nur. Salah satu aspirasi yang disampaikan waktu itu adalah persoalan jalan evakuasi ini. “Saat itu Saya sampaikan, bahwa Saya akan perjuangkan aspirasi ini ke pusat secara serius dan sungguh-sungguh, karena warga Kerinci dan warga Provinsi Jambi ini adalah warga Saya” katanya.

Setelah pertemuan itu, Indrawati sangat menyadari betapa besar harapan masyarakat Kerinci akan terwujudnya jalan evakuasi ini, itulah yang terus memotivasinya untuk terus berjuang terwujudnya jalan ini. Kesempatan awal itu datang juga, saat kunjungan Ketua DPR RI Marzuki Alie ke Jambi, dengan dibantu oleh Pak Gubernur Jambi, ia memfasilitasi tokoh-tokoh Kerinci, DPP MPK dan Arkeb untuk memaparkan langsung naskah hasil kajian tentang jalan evakuasi ke ketua DPR RI.

“Alhamdulillah itu terlaksana dengan baik. Dan yang paling menggembirakan bagi Saya, setelah pertemuan itu, Pak Marzuki langsung menindaklanjuti aspirasi yang kita sampaikan. Insya Allah, beliau sudah mengagendakan rapat konsultasi pimpinan DPR, bersama Menhut, Kepala BNPB Nasional, Kementerian PU, Komisi IV, Komisi V dan Komisi VIII DPR RI untuk melakukan pembahasan soal jalan evakuasi ini yang akan dilaksanakan pada 17 Februari mendatanag di gedung DPR. Sekretariat DPR juga sudah mengirimkan undangan ke berbagai pihak terkait, seprti gubernur Jambi, Bupati Kerinci, DPP MPK dan Arkeb untuk hadir pada tanggal tersebut” terangnya.

Diterangkannya bahwa dari data awal, ada sekitar 17 kilometer (KM) lahan TKNS yang akan terpakai untuk pembangunan jalan evakuasi ini. Namun demikian, masyarakat Desa Lempur siap menghibahkan hutan adat milik mereka sebagai kompensasi atau pengganti lahan TNKS itu. Ini merupakan contoh langsung betapa besarnya keinginan masyarakat Kerinci akan jalan evakuasi itu.

Diceritakannya bahwa ia pernah berkunjung ke National Park di New Zaeland, semacam taman nasional di Indonesia. Di dalam kawasan itu tidak boleh dibangun warung, rumah atau pun toko-toko karena bisa merusak hutan. Ada objek wisata yang terdapat di dalam kawasan taman nasional itu.

Untuk berkunjung ke sana, disediakan mobil secara khusus. Begitu kita sampai di objek wisata itu, ada restoran yang semua kebutuhannya sudah disiapkan di kota, baru kemudian dibawa ke dalam kawasan, bukan dimasak restoran itu sendiri, sehingga kebersihan taman nasional tetap terjamin. Begitu pula di sepanjang jalan dalam kawasan itu juga tertulis kawasan National Park. Nah Saya ingin melihat Kerinci seperti itu, hutan tidak boleh dirusak, dan tentunya harus dibuat regulasi secara khsusus terkait hal tersebut.

Kendala selama ini kran kita tertutup untuk membawa persoalan ini ke pusat. Dengan adanya rapat konsultasi 17 Februari, ada progres nyata yang terlihat dan akses sudah terbuka lebar. “Saya optimis aspirasi ini bisa terwujud. Dan demi kemanusiaan perjuangan jalan evakuasi Kerinci harga mati bagi saya” tegasnya. (ton/kerincitime)

Komentar

Senin, 17 Februari 2014

Australia Kantongi 1,8 Juta Data Terenkripsi Pelanggan Telkomsel

Senin, 17 Februari 2014 | 00.09

SaktiNews.com, WASHINGTON - Intelijen Australia berkolaborasi dengan Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat meningkatkan pantauan ke Asia sejak kasus Bom Bali pada 2002. China dan Indonesia menjadi perhatian khusus.

Di Indonesia, Indosat dan Telkomsel adalah operator telekomunikasi yang diketahui telah menjadi sasaran pemantauan intelijen itu.

Masih berdasarkan dokumen NSA yang dibocorkan Edward J Snowden pada awal 2013, rekaman pembicaraan melalui operator Indosat merupakan bagian dari pemantauan intelijen Direktorat Sinyal Departemen Pertahanan (DFD) Australia, yang pada Mei 2013 berganti nama menjadi Direktorat Sinyal Australia (ASD). Lembaga ini merupakan partner NSA di Australia.

Penyadapan pembicaraan para pejabat tinggi Indonesia pada 2012, merupakan bagian dari penyadapan melalui operator Indosat, berdasarkan dokumen yang dibocorkan Snowden.

Sedangkan dari operator Telkomsel, intelijen Australia telah mengantongi 1,8 juta data kunci terenkripsi pelanggan anak perusahaan PT Telkom ini.

Pemberitaan soal skandal penyadapan oleh NSA dan rekan kerjanya di Australia, kembali menjadi topik pemberitaan di The New York Times edisi 15 Februari 2014.

Kali ini menyoal dugaan penyadapan atas pembicaraan pejabat Indonesia dengan biro hukum di Amerika Serikat yang mewakili Pemerintah Indonesia dalam sengketa perdagangan dengan Amerika Serikat.

Komentar

Senin, 03 Februari 2014

Survei LSI: 4 Parpol Terancam Tak Lolos ke Parlemen

Senin, 03 Februari 2014 | 11.09

SaktiNews.com, JAKARTA - Hasil survei terakhir Lingkaran Survei Indonesia (LSI), empat partai politik peserta Pemilu 2014 terancam tak lolos ambang batas Parlemen sebesar 3,5 persen. Keempat partai tersebut adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Menurut hasil survei LSI, elektabilitas PKS hanya 2,2 persen, Nasdem 2 persen, PBB 0,7 persen, dan PKPI 0,5 persen. Menurut LSI, survei itu dilakukan pada 6 Januari hingga 16 Januari 2014 dengan jumlah responden 1200 orang. Pengumpulan data dilakukan secara wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner.

Meski demikian, LSI mengaku ada tingkat kesalahan surveinya lebih kurang 2,9 persen. Selain itu, masih banyak pemilih yang belum menentukan pilihan, yakni mencapai 30,1 persen.

Namun, menurut peneliti LSI Adjie Alfarab, jika suara mereka yang belum menentukan pilihan dibagi secara proporsional ke 12 partai politik, maka hasilnya keempat partai tersebut juga tetap tidak lolos ke Parlemen. PKS hanya akan mendapatkan 3,15 persen, Nasdem 2,86 persen, PBB 1 persen, dan PKPI 0,72 persen.

Adjie menambahkan, jika bekerja keras, PKS dan Nasdem kemungkinan besar bisa melawati ambang batas Parlemen. PKS dinilai sebagai partai yang memiliki soliditas organisasi dan militansi kader yang kuat. Adapun Nasdem ditopang oleh pendanaan dan akses media yang besar. Jika kelebihan tersebut dimanfaatkan oleh masing-masing partai, maka ada harapan mereka lolos ke Parlemen.

"Meskipun waktu penyelenggaraan Pileg tinggal kurang lebih menyisakan dua bulan lagi, tapi masih ada harapan," ujar Adjie saat merilis hasil survei di Kantor LSI, di Jakarta, Minggu (2/2/2014) siang.

Namun, bagi PBB dan PKPI, menurut Adjie, sangat berat untuk lolos ke Parlemen periode 2014-2019. Selain perolehan suara yang masih jauh dari ambang batas, kedua partai ini dinilai tidak mempunyai modal yang cukup untuk menaikkan suara dalam waktu singkat. (kompas.com)

Komentar